PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: tindak
KATA KUNCI: tindak
 | KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN BASIS DATA DAN PENDAYAGUNAAN EKONOMI PERTANAHAN (POLICY PAPER) - Pusat Pengembangan dan Standartisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan - 2022 - Ekonomi Pertanahan |
 | MENUJU PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL KEHUTANAN - Huma Indonesia - 2013 - Penyelesaian Konflik Kehutanan |
 | Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing (Tinjau Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia) - STPN Press - 2015 - Politik Hukum,Perlindungan WNI |
 | TETRALOGI TRANSFORMASI AHY VOLUME 1 TNI HEBAT NEGARA KUAT KUMPULAN PEMIKIRAN & GAGASAN AGUS HARIMURTI YUDHOYONO - Buku Kompas PT Kompas media Nusantara - 2023 - AHY,Persoalan TNI |
 | TETRALOGI TRANSFORMASI AHY VOLUME 4 BERSAMA KITA KUAT, BERSATU KITA BANGKIT KUMPULAN PEMIKIRAN & GAGASAN AGUS HARIMURTI YUDHOYONO - Buku Kompas PT Kompas media Nusantara - 2023 - Pemikiran AHY,Wabah Covid 19 |
 | HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN SUMBER KONFLIK PERTANAHAN - Lentera Ilmu Cendekia - 2014 - Konflik Pertanahan,Ilmu Pertanahan,HGU dan HGB |
 | HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA EDISI REVISI - PT RajaGrafindo Persada - 2020 - Hukum Tata Negara |
 | HUKUM PIDANA EKONOMI - Universitas Terbuka - 2017 - Hukum Pidana Ekonomi |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
(Studi di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lewokluok,Masyarakat Hukum Adat,Tanah Ulayat,Kawasan Hutan,Pendaftaran Tanah |
 | ANALISIS YURIDIS PENERTIBAN TANAH TELANTAR HAK GUNA BANGUNAN PT MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar,Tindak Lanjut |
 | ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN ANTARA AHLI WARIS BUANG MANAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.68 PK/TUN/2013) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara Pertanahan,Ahli Waris,dan Sertipikat Hak Pakai atas tanah |
 | ANALISIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PTUN NO. 53/G/2020/PTUN.SBY) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pembatalan hak atas tanah,putusan pengadilan,penanganan kasus |
 | PROBLEMATIKA PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH ASET UNTUK JALAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - aset tanah,jalan,pendaftaran tanah |
 | PENGGANTIAN TANAH KAS DESA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG (Studi di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Proyek Pembangunan Jalan Tol Kediri,Tulungagung |
 | ANALISIS PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN KABUPATEN TANAH DATAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - MHA,Penatausahaan tanah,tanah ulayat |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR PADA TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN SORONG (Studi di Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Tanah Ulayat,Problematika,solusi |
 | DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA JARUM, KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN KLATEN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesejahteraan,Pemberdayaan Masyarakat,Pendapatan |
 | EVALUASI PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEMPADAN SUNGAI CILIWUNG (Studi Di Desa Leuwimalang Dan Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penertiban Pemanfaatan Ruang,Sempadan Sungai,Ciliwung |
 | EVALUASI ATAS INVENTARISASI DAN PENERTIBAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN (HGB) YANG TERINDIKASI TELANTAR DI SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Evaluasi,Tanah,Terindikasi Telantar |
 | IMPLEMENTASI UPAYA PERUBAHAN KEBIJAKAN PENETAPAN LABAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi,Kebijakan,Lahan Sawah Dilindungi,LSDKota Surabaya,Mekanisme,Permasalahan,Solusi,Dampak |
