
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sentani Ditinjau Dari UUPA - STPN Yogyakarta - 1997 - Hak Ulayat |
![]() | Pembinaan Perkotaan di Indonesia Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan - Bina Aksara - 1985 - Pembinaan Perkotaan |
![]() | Laporan Penelitian Kajian Pemanfaatan tanah pesisir di Kab.Pasuruan Prop.Jawa Timur - A Wiley-Interscience Publication - 2004 - Laporan Penelitian |
![]() | Pengelolaan Tanah Berkelanjutan - A Wiley-Interscience Publication - 2004 - Laporan Penelitian |
![]() | Rubber-Sheeting citra ikonos orhorectified menggunakan data koordinat titik dasar teknik untuk meningkatkan akurasi geometrik di willlllyah kab. Klaten - A Wiley-Interscience Publication - 2005 - Laporan Penelitian |
![]() | Keadilan Tidak Untuk Yang Miskin - Resist Book - 2010 - Hukum,Politik |
![]() | Pendidikan Kewargaan Negara Untuk Perguruan Tinggi Berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006 - Paradikma - 2012 - Pendidikan Kewargaan Negara |
![]() | Aplikasi Sistem Informasi Geografis Untuk Mendukung Aspek Pertanahan Dalam Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo di Kota Salatiga - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - 2103 |
![]() | Konflik HGU PT. IFISHDECO Dengan Masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara - Badan Pertanahan Nasiona-RI - 2013 |
![]() | Tradisi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pekarangan Desa di Desa Pakramen Beng Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - 2013 |
![]() | PERBANDINGAN ANTARA HASIL PENGAMATAN GPS JRSP METODE SINGLE BASE DAN MULTI BASE - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - 2013 - Pengamatan GPS |
![]() | Pelaksanaan Rekontruksi Batas dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Bidang Tanah dari Aspek Teknis dan Aspek Yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta - 2013 - Skripsi,Sengketa Batas Bidang,Rekonstruksi Batas |
![]() | Nihon Monogatari - Kumpulan Dongeng Tradisional Jepang - PT. Elex Media Komputindo - 2012 - Jepang,Tradisi |
![]() | Pembagian Waris atas Tanah Menurut Adat Timor di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta - 2013 - Hukum Waris,Skripsi,Waris Adat,Pembagian Waris,Adat Timor |
![]() | Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Sertipikat Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksekutorial di Kabupaten Sleman - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia - 2013 |
![]() | Konflik Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III Kebun Bandar Betsy di Kecamatan Bandar HUluan Kabupaten Simalungun - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta - 2013 - Skripsi,Konflik HGU,Penguasaan Tanah Perkebunan |
![]() | Pelaksanaan Pemecahan Bidang Tanah Karena Pewarisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta - 2013 - Skripsi,Warisan |
![]() | Penyebab dan Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Irigasi Teknis Menjadi Non Pertanian di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta - 2013 - Skripsi,Perubahan Penggunaan Tanah,Sawah Irigasi Teknis |
![]() | Tingkat Keberhasilan Sertipikasi Tanah Secara Sporadik di Kota Dukai Provinsi Riau - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia - 2013 |
![]() | BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Keterbatasan Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indenesia - Pemeliharaan Tanah da Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan - Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Tentang Hak Atas Tanah "Hilang" di Desa Banaran Kec.Galur Kab.Kulon Progo) - Discriminant Analysis To Determine The Industrial Eatate Zones:A Case Study of Surabaya Municipality - Pengaruh Undulasi Geoid Wilayah Indonesia Terhadap Reduksi Jarak dalam Pengadaan Titik Dasar Teknik Orde 4. - BPN.STPN - 2003 - Keterbatasan Hukum |