PENERAPAN SISTEM KONDOMINIUM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN DI RUMAH SUSUN KLENDER JAKARTA TIMUR.

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBERHASILAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTAMADYA TINGKAT II DENPASAR.

TANAH SUKU DAN PERMASALAHANNYA DALAM KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KAB. FLORES TIMUR PROP. NTT

PENGARUH KONSOLIDASI TANAH DI PERKOTAAN TERHADAP HARGA TANAH DI LOKASI KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTAMADYA DENPASAR.

HUBUNGAN PERTAMBANGAN FELDSPAR DAN KASOLIN DENGAN TERJADINYA TANAH KRITIS DI DESA NGENI KECAMATAN WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR PROP. JAWA TIMUR.

PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP KEMAMPUAN PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN NGAGLIK KAB. DATI II SLEMAN.

DAMPAK PEMBANGUNAN WILAYAH INDUSTRI TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT TANI DI KEC.BEJI KAB. PASURUAN PROP. JAWA TIMUR

PENGARUH SURAT EDARAN MNA NO.500-4039 TERHADAP PELAKSANAAN PENGAKUAN/ PENEGASAN HAK ATAS TANAH DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR

Menuju Sejarah Sumatera - Antara Indonesia dan Dunia

Riau Menatap Masa Depan

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI PROP. KALIMANTAN TIMUR

REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM HUBUNGANNYA DENGAN TARAF HIDUP PETANI PENGGARAPNYA DI DATI II BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR.

ANALISIS PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP POLA PENGGUNAAN TANAH DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KECAMATAN PALU TIMUR KOTAMADYA DATI II PALU.

PENGARUH PEMBEBASAN TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN INDUSTRI KERTAS PT SURYA ZIG ZAG TERHADAP PENDAPATAN PETANI BEKAS PEMILIK TANAH DI DESA NGEBRAK KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI JAWA TIMUR.

HAK PENGELOLAAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL DAN PELAKSANAANNYA DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI KOTAMADYA SURABAYA PROPINSI JAWA TIMUR.

Pembahasan Hukum - Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia

PENSERTIPIKATAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTAMADYA DATI II PALEMBANG PROPINSI SUMATERA SELATAN

PELAKSANAAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF KAITANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR

Program IDT dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa enggara

Republik Kapling