PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: tim
KATA KUNCI: tim
 | ANALISIS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN PERMUKIMAN SUKU BAJO KELURAHAN ANAIWOI KECAMATAN TANGGETADA KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Suku Bajo,Hak Atas Tanah,Kepastian Hukum Wilayah |
 | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (TKD) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus di Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman dan Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kepemilikan,kasultanan,perijinan,pendapatan |
 | DAMPAK PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MENTAWA BARU KETAPANG TERHADAP KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG, STATUS PEMILIKAN, PENGUASAAN, DAN PENGGUNAAN TANAH DI TEPI SUNGAI MENTAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - P4T,RDTR,Mentawa Baru Ketapang,Sungai Mentaya |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN DAMPAK ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA MENJADI KAWASAN WISATA JANTI PARK (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Tanah,Wisata,Pembangunan Berkelanjutan |
 | DINAMIKA PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SIMPANG UTARA KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Hukum Adat,Kontilik Penguasaan Tanah Hukum Adat |
 | PROBLEMATIKA TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA DENGAN TANAH MASYARAKAT (STUDI DI KALURAHAN SRIHARJO KAPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL) DAN KALURAHAN MARGOKATON KAPANEWON SEYEGAN, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tukar Menukar Tanah Kas Desa,Tanah Kas Desa,Kalurahan Sriharjo,Kalurahan Margokaton |
 | ANALISIS PROGRES, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR TIMUR (JLLT) KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kendala dan Solusi,Pengadaan tanahJalan Lingkar Luar Timur,JLLT |
 | PERMASALAHAN PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI ALAS HAK (STUDI KASUS DI KOTA PANGKALPINANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kota Pangkalpinang,Permasalahan,Surat Keterangan Tanah,SKT |
 | STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Zona Integritas,Strategi,Implementasi,aktor Pendukung dan Penghambat,Dampak |
 | PEMANFAATAN PETA FOTO DAN DATA BIDANG TANAH HASIL UNDUHAN KOMPUTERISASI KEGIATAN PERTANAHAN (KKP) UNTUK VALIDASI DAN INVENTARISASI TANAH DESA (Studi di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penginderaan jauh,interpretasi,P4T,spasial,tekstual |
 | PROSPEK PEMANFAATAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN UNTUK MENGOPTIMALKAN KEAMANAN DOKUMEN PERTANAHAN ELEKTRONIK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Blockchain,dokumen pertanahan elektronik,keamanan data |
 | OPTIMASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Dan Desa Gatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Pengelolaan Tanah Kas Desa,Potensi Wilayah,Pendapatan Asli Desa |
 | STRATEGI PENGUATAN HAK TANAH BEKAS ENCLAVE DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - daerah bekas enclave,status tanah,penguatan hak |
 | TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Pembatalan,Pengadilan Negeri,Pengadilan TUN |
 | DAMPAK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG (KCJB) TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT YANG TERKENA PEMBEBASAN LAHAN DI DESA JATIMULYA, KECAMATAN TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Dampak,Pengadaan Tanah,Pembangunan KCJB,Kondisi Sosial dan ekonomi |
 | UJI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH VALID UNTUK BAHAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Peta Bidang Tanah,RDTR,Peta Dasar,Batas Pola Ruang |
 | SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legalisasi,Tanah Desa,UUPA,UUK DIY |
 | PENGARUH PEMBANGUNAN JEMBATAN SOSRODILOGO TERHADAP PERKEMBANGAN PEMANFAATAN TANAH DI SEKITARNYA (Studi di Desa Trucuk dan Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pemanfaatan Tanah,Pembangunan,Perkembangan |
 | MEKANISME, PERMASALAHAN DAN DAMPAK PENGADAAN TANAH PADA TANAH DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN TOL JOGJA- BAWEN DI YOGYAKARTA (STUDI DI KALURAHAN TAMBAKREJO, KAPANEWON TEMPEL, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Tol Jogja,Bawen,Ganti Kerugian,Sewa Menyewa,Kasultanan |
 | VALUASI EKONOMI DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI WILAYAH PINGGIRAN KOTA YOGYAKARTA (Studi di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan Tanah,Alih Fungsi Lahan,Valuasi Ekonomi |
