Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Tentang Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi di Kantor Wilayah BPN Prop.Banten).

Wakaf dan Kesejahteraan Umat - Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan

Surat-surat Kepada Pemimpin - Bisikan Hati Serang Mantan Hakim Agung

Jurnal Pertanahan: Reforma Agraria (Antara Peluang dan Tantangan)- Pendayagunaan Tanah Terlantar Melalui Reforma Agraria: Solusi Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Serta Pengurangan Konflik Agraria- Redistribusi Tanah (Antara Harapan dan Kenyataan)- Kebijakan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan Pola Kemitraan Inti Plasma- Telaahan Krisis Materi Muatan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Suatu Kajian Dalam Rangka Mempersiapkan Rancangan Perubahan PP No. 24 tahun 1997- Telaah TeknisPengamanan (Perlindungan Hukum) Tanah Aset Pemerintah Jawa Barat Berdasarkan UU No.24 tahun 1997)- Hak Ulayat Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak di Manokwari dan suku Moi Sorong

SENGKETA TANAH AKIBAT OKUPASI TANAH HAK GUNA USAHA (HGU)PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN (PDAP) OLEH MASYARAKATDI KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT

BHUMI: JURNAL ILMIAH PETANAHN PPPM-STPN Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Kesejahteraan Rakyat - makna Pembatasan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah di Prop.Bali-Kajian Penerapan 3D cadasterada Mall dibawah Lapangan Karebosi Kota Makasar Prop.Sul-Sel. - Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pada Kawasan Lindung di Kecamatan Kejajar Kab.Wonosobom Pro.Jawa Tengah - Konflik dan Kesenjangan Agraria - Pengaruh Motofasi Kerja Terhadap Efektivityas Kerja Pegawai Kantor Pertanahan Kab.Klaten dan Kota Magelang - Etos Petani Kabupaten Purworejo - Diseminasi Informasi Pertanahan Melalui Kelompok Masyarakat Dalam Persertipikatan Tanah di Kab.Bantul - Perancangan Sistem Kearsipan Gambar Ukur Analog ke Dalam bentuk Data Gitital (Studi Kasus Hasil Pengukuran Tanah Secara sporadik di Kec.Ngaglik). - Pemodelan Nilai Tanah di Kawasan Bayangan (Shadow Zone)(Studi Kasus:Kelurahan Bausasran Kec.Danurejan Kota Yogyakarta)

Analisis YuridisTerhadap Tanah Terlantar Menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1960 di Kota Kendari

Upaya Penertiban tanah terlantar dan penanganan ketimpangsn penguasaan tanah di kab.blitar prop.jawa timur

Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar di Provinsi Jawa Barat

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi Kasus Tanah Bekas HGU PT. ALFA GLORY) di Kabupaten Kuantan Singingi

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Fenomena Tanah Terlantar (Menuntut Tanggung Jawab Moral aparat dan Peran Serta Masyarakat) - Peranan Nagari di Bidang Pendaftaran Tanah Dalam Era Otonomi Daerah di Prop.Sumbar - Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan - Perubahan Struktur Tata Ruang Wilayah - eksistensi Pendidikan Tinggi Kedinasan.

KONFLIK PENGUASAAN TANAH HGU ANTARA PT. PN XII DENGAN WARGA DESA SEKARBANYU DAN TEGALREJO DI KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN,KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR

Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Melalui Pendayagunaan Tanah yang diindikasikan Terlantar (Studi di Desa Paranggupito Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah)

EVALUASI PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MENGIDENTIFIKASI TANAH YANG TERINDIKASI TERLANTAR DI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI � SELATAN

STUDI KASUS SERTIPIKAT GANDA DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

STRATEGI BERTAHAN HIDUP PETANI SEHUBUNGAN DENGAN KETERBATASAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH (Studi di Desa Tegalmulyo Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten)

IMPLEMENTASI LARASITA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN

PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

SINKRONISASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DENGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DALAM PENANGANAN TANAH KOSONG DAN TANAH TERLANTAR