Orang Miskin Dilarang Sekolah

Majalah ilmiah TriWulan STPN Widya Bhumi Fenoma Tanah Terlantar(Menunrut Tanggung Jawab MOral Aparat dan Peran Serta Masyarakat

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Memaknai Masyarakat Sipil Sebagai The Commons: Transisi dan Aksi dalam Tata Kelola Sumber Daya = Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sda = Potensi dan Permasalahan Pulau Sangiang Sebagai Obyek Tanah Terlantar = Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urutsewu Kebumen = Perjuangan Islam Untuk Menata Ketidakadilan Penguasaan dan Pemilikan Sumber Daya Agraria di Indonesia = Tanah dan Multikulturalisme Warga Moro-moro dalam Membangun Pertanahan Atas Konflik Lahan di Register 45 Mesuji Lampung

PROBLEMATIKA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR (Studi Tanah Hak Guna Usaha PT. Sumber Mahardika Graha di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah)

PERJUANGAN ISLAM UNTUK MENATA KETIDAKADILAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN SUMBER DAYA AGRARIA (Pengalaman di Indonesia)

STUDI TENTANG �TANAH-TANAH TERLANTAR� DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

Penataan Pertanahan Pulau Lembeh-Kota Bitung. - Kajian HukumPenyelesaian Tanah Hak Milik Terindikasi Terlantar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/PDT.G/2004/PN.JR). - Konflik Pertanahan Dalam Rencana Pendirian Pabrik Semen (studi di Kab.Rembang,Prop.Jateng. - Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urut Sewu Kebumen. - Kajian Yuridis Tumpang Tindih Pemilikan Tanah di Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

STUDI TENTANG TERJADINYA TANAH TERLANTAR DIDALAM KAWASAN PEMUKIMAN DI KOTAMADYA DATI II UJUNG PANDANG

STUDI TANAH TERLANTAR DI KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG

STUDI TANAH-TANAH TERLANTAR DI KOTAMADYA DATI II SEMARANG

PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

EVALUASJ PELAKSANAAN 1DENTIF1KASITANAHTERLANTAR D\ KECAMATAN PINANG KOTA TANGERANG PROVtNSI BANTEN

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN IDENTIFIKASI TANAH TERLANTAR Dl BIDANG USAHA PARIWISATA Dl KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

EFEKTIVIKASI KETENTUAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Dl KECAMATAN POSO PESISIR KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

EVALUASI PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Dl KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

STUDI TENTANG TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pengelolaan Penguasaan Tanah PT, Semen Gombong Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Potensi dan Kendala Penertiban Tanah Terlantar untuk Kesejahteraan Rakyat di Atas Tanah Hak Guna Usaha di Kabupaten Blitar.