SIKAP PETUGAS UKUR TERHADAP PERBEDAAN TEKNIK PENGGAMBARAN GAMBAR UKUR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 10/1961 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH 24/1997 Dl PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGUASAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI MARTAPURA OLEH MASYARAKAT DAN IMPLIKASINYATERHADAP RENCANA TATA RUANG KOTA BANJARMASIN Dl KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

PENGARUH TINGKAT SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENSERTIPIKATKAN TANAH Dl KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI

SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PERBEDAAN LUAS BIDANG TANAH PADA LETTER CATAU SPPT DENGAN LUAS BIDANG TANAH PADA SERTIPIKAT Dl DESA KAYEN KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI

TINJAUAN PELAKSANAAN HAK MENGUASAI NEGARA OLEH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TERHADAP TANAH BEKAS PENAMBANGAN BAUKSIT Dl KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

STUDI KOMPARASI TENTANG VEKTORISASI DENGAN PERANGKAT LUNAK AUTODESK RASTER DESIGN 3, R2V, TRACTRIX2000 DAN WINTOPO TERHADAP PETA PENDAFTARAN

TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2005

Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik : Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum dalam membangun kepercayaan di kantah kota semarang

Tata Letak Tanah dan Bangunan Pengaruhnya Terhadap Penguninya

Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan

KONTRIBUSI SEKTOR PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH MELALUI PAJAK DI KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL SWADAYA Dl DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA

EVALUASI TERHADAP LUAS BIDANG TANAH HASIL PENGUKURAN PADA PROYEK ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN DI GAMBAR UKUR MELAYANG (Kasus Di Desa Jotangan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten)

UJI TERHADAP HASIL HITUNGAN LUAS BIDANG TANAH YANG DILAKSANAKAN SECARA SEMIGRAFIS PADA PENSERTIPIKATAN MASSAL SPORADIK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA

PERAN LURAH TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL SWADAYA Dl KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TERHADAP UANG PEMASUKAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman )

DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM BESERTA PENETAPAN BATASNYA TERHADAP PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN TANAH

RESPON MASYARAKAT TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANAL (FLOODWAY) Dl KECAMATAN MEDAN JOHOR, KOTA MEDAN

TINGKAT KEPUASAN PEMOHON TERHADAP PELAYANAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA