PENGARUH SISTEM PENDAFTARAN TANAH, TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DAN PENERAPAN PERATURAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAFTARKAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

PENGARUH JUMLAH PERMOHONAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH TERHADAP TUNGGAKAN BERKAS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL.

Sistem Politik Indonesia (Kestabilan, Peta Kekuatan Poliktik dan Pembangunan)

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM PERTANAHAN TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA JATIMULYO KECAMATAN GIRIMULYO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO.

PENGARUH PEMAHAMAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMERINTAH HAK MILIK TANAH TIMBUL TERHADAP PENDAFTARAN TANAH TIMBUL DI KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN DATI II INDRAMAYU.

PENGARUH SIKAP TERHADAP PARTISIPASI KEPALA DESA DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI.

HUBUNGAN NILAI LOKASI TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH DI KOTA BATANG PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

PENGARUH PENGETAHUAN HUKUM PERTANAHAN KEPALA DESA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TNGKAT II BOGOR PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

PENGARUH LATIHAN JABATAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN.

PENGARUH PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DENGAN LINGKUNGAN HUNIAN YANG BERIMBANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP KONVERSI DAN PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT DI KOTAMADYA YOGYAKARTA.

PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN NGANGLIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

ANALISIS PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP POLA PENGGUNAAN TANAH DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KECAMATAN PALU TIMUR KOTAMADYA DATI II PALU.

PENGARUH PENETAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.2 TAHUN 1992 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Sosiologi dan Politik

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN SAYEGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN AZAS KONTRADIKTUR DELIMITASI TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH.

SUATU TINJAUAN TERHADAP PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DALAM PENERAPANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBERHASILAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.