Politik Harga BBM : Eksplorasi Politik Kebijakan Subsidi Harga BBM Pemerintahan SBY-JK

DAMPAK PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT Dl DAERAH URBAN FRINGE KOTA YOGYAKARTA (STUDI Dl DESA TRIHANGGO KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN

PERBANDINGAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK TANAH TERHADAP HARGA TANAH Dl KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN

PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OLEH KANTOR PERWAKILAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH

KONTRIBUSI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH Dl KOTA YOGYAKARTA

Peran pejabat pembuat akta tanah dalam mecegah perbuatan melawan huku terhadap pembuatan akta jual beli di kab.sleman prop.DIY.

Tanggung jawab dan kedudukan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap surat kuasa pembebanan hak tanggungan (SKMHT)

Akta Peralihan hak oleh PPAT terhadap tanah milik adat merupakan salah satu faktor pendorong percepatan pendaftaran tanah secara sporadik.

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

PERBANDINGAN METODE SEGITIGA KECIL DAN PENGUKURAN SUDUT MENGGUNAKAN THEODOLIT UNTUK PENENTUAN JARAK DIAGONAL BIDANG TANAH PENGARUHNYA TERHADAP HASIL PERHITUNGAN LUAS

STUDI ASSESSMENT RATIO HARGA PASAR TANAH TERHADAP NILAI JUAL OBYEK PAJAK (NJOP) TANAH Dl KECAMATAN WONOGIRI

PENGARUH WARNA OBYEK TERHADAP JANGKAUAN PENGUKURAN JARAK DENGAN MENGGUNAKAN DISTOMAT

SIKAP PETUGAS UKUR TERHADAP PERBEDAAN TEKNIK PENGGAMBARAN GAMBAR UKUR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 10/1961 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH 24/1997 Dl PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGUASAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI MARTAPURA OLEH MASYARAKAT DAN IMPLIKASINYATERHADAP RENCANA TATA RUANG KOTA BANJARMASIN Dl KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

PENGARUH TINGKAT SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENSERTIPIKATKAN TANAH Dl KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI

SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PERBEDAAN LUAS BIDANG TANAH PADA LETTER CATAU SPPT DENGAN LUAS BIDANG TANAH PADA SERTIPIKAT Dl DESA KAYEN KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI

TINJAUAN PELAKSANAAN HAK MENGUASAI NEGARA OLEH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TERHADAP TANAH BEKAS PENAMBANGAN BAUKSIT Dl KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU