PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: terd
KATA KUNCI: terd
 | DAMPAK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG (KCJB) TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT YANG TERKENA PEMBEBASAN LAHAN DI DESA JATIMULYA, KECAMATAN TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Dampak,Pengadaan Tanah,Pembangunan KCJB,Kondisi Sosial dan ekonomi |
 | ANALISIS KEPASTIAN HUKUM OBJEK HAK ATAS TANAH DENGAN PENGUKURAN MENGGUNAKAN METODE FOTOGRAMETRI PADA PTSL TERINTEGRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Uji Akurasi,Peta Foto,Kepastian Hukum Objek,Fotogram |
 | UJI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH VALID UNTUK BAHAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Peta Bidang Tanah,RDTR,Peta Dasar,Batas Pola Ruang |
 | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - putusan pengadilan,perlindungan hukum,kepastian |
 | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Tumpang Tindih,Pengadilan Tata Usaha Negara |
 | SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legalisasi,Tanah Desa,UUPA,UUK DIY |
 | STRATEGI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI MENUJU KOTA LENGKAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - peningkatan kualitas data,problematika,strategi,SM,kota lengkap |
 | KOLABORASI LINTAS SEKTOR PADA KEGIATAN PENATAAN AKSES UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Kolaborasi Lintas Sektor |
 | MEKANISME, PERMASALAHAN DAN DAMPAK PENGADAAN TANAH PADA TANAH DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN TOL JOGJA- BAWEN DI YOGYAKARTA (STUDI DI KALURAHAN TAMBAKREJO, KAPANEWON TEMPEL, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Tol Jogja,Bawen,Ganti Kerugian,Sewa Menyewa,Kasultanan |
 | VALUASI EKONOMI DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI WILAYAH PINGGIRAN KOTA YOGYAKARTA (Studi di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan Tanah,Alih Fungsi Lahan,Valuasi Ekonomi |
 | POTENSI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KALURAHAN LENGKAP SEBAGAI PENDUKUNG DALAM PENETAPAN BATAS WILAYAH KALURAHAN (Studi di Kalurahan Sendangarum dan Sendangrejo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Batas Administrasi,PBT,PTSL |
 | POTENSI PENGEMBANGAN PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA UNTUK PENINGKATAN POTENSI PENERIMAAN MASYARAKAT BERDASARKAN POTENSI WILAYAH DESA (Studi di Desa Nglanjuk Kecamatan Cepu Kabupaten Blora) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penataan Akses,Potensi Desa,Reforma Agraria |
 | STRATEGI PENINGKATAN NILAI INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAYANAN ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN ATR/BPN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - SPBEKementerian ATR,BPN,SWOT |
 | STRATEGI DAN HAMBATAN PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH DALAM RANGKA MENCAPAI DEKLARASI KABUPATEN LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - peningkatan kualitas data,kabupaten lengkap,5M |
 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PROGRES PERKARA PERTANAHAN BERBASIS WEBGIS SEBAGAI SISTEM PENGELOLAAN INTERNAL KANTOR PERTANAHAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sistem Informasi,Perkara Pertanahan,WenGIS,PIECES Framework |
 | STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI ALIR MEDIA GUNA PENYIAPAN DATA PELAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Transformasi Digital,Alih Media,Strategi |
 | PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PIHAK YANG BERHAK
(Studi di Bendungan Danu Kerthi Desa Sawan dan Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesejahteraan,Pengadaan Tanah,Uang Ganti Rugi |
 | PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Hutan,Permasalahan Hukum,APIP |
 | RANCANG DESAIN REFORMA AGRARIA PERKOTAAN (STUDI TANAH TELANTAR DI KOTA SURABAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Reforma Agraria,Kesejahteraan |
 | KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PABRIK GULA REJO AGUNG BARI DENGAN MASYARAKAT KELURAHAN NGLAMES, KECAMATAN MADIUN, KABUPATEN MADIUN,
PROVINSI JAWA TIMUR. - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kronologi Konflik,Faktor Penyebab,Upaya Penyelesaian Konflik |
