
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,PISL,Implementasi Kebijakan,Pertanahan |
![]() | ANALISIS PROSES INTEGRASI DATA GEOSPASIAL MELALUI GEOPORTAL KLATEN DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM SATU DATA KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Integrasi Data Geospasial,Geoportal Klaten,Satu Data Klaten,5M,Pengelolaan Data Spasial |
![]() | PROBLEMATIKA PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK AKIBAT KETERBATASAN KUALITAS DATA DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Data Pertanahan: Sumber Daya Manusia,Sertipikat Tanah Elektronik Pengadaan Tanah |
![]() | PERSEPSI PETUGAS DAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi,Persepsi,Sertipikat Elektronik |
![]() | TRANSFORMASI PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN STRATEGI DAN PARTISIPASI KELOMPOK TANI MAJU JAYA DI DESA BAH ACEH TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hutan Kemasyarakatan,akses sumber daya,partisipasi masyarakat RKPS Desa Bah,Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tramformas |
![]() | PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
![]() | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PROSES RELOKASI PERMUKIMAN WARGA PASCA BENCANA BANJIR DI KELURAHAN RUA, KOTA TERNATE - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Relokasi permukiman,bencana hanjir,penyediaan tanah,partisipas masyarakat |
![]() | ANALISIS PRIORITAS PENETAPAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pengadaan tanah,skala kecil,prioritas,ruang terbuka hijau,Kota Yogyakarta |
![]() | ANALISIS TATA LAKSANA, PENGATURAN PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PROSES ALI MEDLA SERTIFIKAT ANALOG KE SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGETAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,Alih Media,Transformasi Digital,Pertanahan,Kabupaten Maget |
![]() | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi Kebijakan,Sertipikat Elektronik,Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik |
![]() | STRATEGI PERCEPATAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI BANTUL BARAT TERINTEGRASI OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RDTR,OSS,percepatan penyusunan,integrasi sistem; tata ruang |
![]() | EVALUASI TERHADAP MONITORING BERKAS DALAM PROSES ALIH MEDIA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK MENGGUNAKAN APLIKASI SIAMEL (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Monitoring Berkas,Alih Media,Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik |
![]() | KENDALA DIGITALISASI SERTIΡΙΚΑΤ ΤΑΝΑΗ DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Digitalisasi,Sertipikat Tanah,Kendala,Strategi,Kantor Pertanahan Cianjur |
![]() | KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA BERPERSPEKTIF PRO-POOR:STUDI TATA KELOLA TANAH KAS KALURAHAN DI KALURAHAN BANGUNKERTO, KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Pembangunan Desa,Kebijakan Pro,Poor Tata Kelola Tanah Kas Kalurahan |
![]() | PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BANDUNG TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Digitalisasi Pertanahan,Sertipikat Elektronik,Persepsi Masyarakat,Sosialisasi |
![]() | IMPLEMENTASI PELAYANAN PERALIRAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK II KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peralihan Hak,Jual Beli Elektronik,Pelayanan Pertanahan |
![]() | DINAMIKA IMPLEMENTASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah,SWOT |
![]() | KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PEMBERDAYAAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALER PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA (Studi di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Kota Malang) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,UMKM,Pemberdayaan Masyarakat,Kolaborasi Stakeholder |
![]() | PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHΑΝ ΚΑΒUPATEN BANYUMAS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Media,Digitalisasi Pertanahan,Surat Ukur El,Buku Tanah Elektronik,Transformasi Digital,Administrasi Pertanahan,Kabupaten Banyumas |
![]() | IMPLEMENTASI LAYANAN MEKEPUNG KEBO (MELAYANI KE DESA HAGL PEMOHON LANGSUNG KHUSUS HARI RABO) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mekepung Kebo,layanan pertanahan,inovasi pelayanan publik,kualitas layanan,Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana |