
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | KISAH SOSIOLOGI PEMIKIRAN YANG MENGUBAH DUNIA DAN RELASI MANUSIA - PT. Pustaka Obor Indonesia - 2025 - Sosiologi |
![]() | ASAS-ASAS HUKUM PIDANA EDISI KEDUA - Raja Wali Pers PT Raja Grafindo Persada - 2024 - Hukum,Law |
![]() | PENELITIAN KUALITATIF % DESAIN RISET MEMILIH DIANTARA LIMA PENDEKATAN EDISI 3 - Pustaka Pelajar - 2013 - Pengumpulan data,analisis data |
![]() | HUKUM ACARA PERDATA (DI LENGKAPI CONTOH SURAT KUASA, GUGATAN, REPLIK DAN DUPLIK) - PUSTAKABARUPRESS - 2023 - Hukum Acara perdata,Beracara |
![]() | PERAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PENYELESAIAN PENSERTIPIKATAN HUNIAN TETAP MASYARAKAT DI KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNGAPI MERAPI III KALURAHAN GLAGAHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pensertifikatan Tanah,Reforma Agraria,Gugus Tuga |
![]() | PEMBANGUNAN DATA TERINTEGRASI KELURAHAN LENGKAP: IMPLEMENTASI, PROBLEMATIKA, DAN STRATEGI (STUDI DI KECAMATAN SUKUN, KOTA MALANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Data Terintegrasi,Kelurahan Lengkap,Implementası,Problematika,Strategi |
![]() | ANALISIS KEBLJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA WIYONO KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN STUDI KASUS TAHUN 2018 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi kebijakan,Pendaftaran Tanah Sistemat,Anomali,dan Analisis SWOT,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebija |
![]() | ACCES REFORM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA KARE KECMATAN KARE KABUPATEN MADIUN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Acces Reform,Partisipasi masyarakat,Peningkatan |
![]() | PROGRESIVITAS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (DI DESA HULUBANTENG, KECAMATAN PABUARAN, KABUPATEN CIREBON) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah,Kemajuan,Partisipasi Masyaraka |
![]() | DINAMIKA PERKEMBANGAN WILAYAH KOTA MALANG DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan Berkelanjutan,Teori Sektoral Hoyt,Pertumbuhan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan |
![]() | PROYEKSI PENGGUNAAN LAHAN DI KOTA KEDIRI TAHUN 2034 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penggunaan lahan,Proyeksi,MOLUSCE |
![]() | ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI MENDEKAT, MERAPAT MENYELURUH (3M) DALAM PENETAPAN LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTSL,Pendaftaran Tanah,Strategi 3M,Implementasi Strategi |
![]() | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JASA PERANTARA KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)/NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Pelayanan,Pendaftaran Tanah,Jasa Perantara,PPAT Persepsi Masyarakat |
![]() | PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DALAM PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN LELE BERBASIS POTENSI LOKAL DI DESA KUJANGSARI, KECAMATAN LANGENSARI, KOTA BANJAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Pemberdayaan Masy,Potensi Lokal,Budi Daya Ikan Lele |
![]() | ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
![]() | IMPLEMENTASI PELAYANAN PERALIRAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK II KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peralihan Hak,Jual Beli Elektronik,Pelayanan Pertanahan |
![]() | PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN SULTANAAT GROND DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sultanant Grond,Penatausahaan,Kasultanan |
![]() | LINGUISTIK SINIKA(CHINEDE LINGUISTICS): SEBUAH PENGANTAR - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2023 - Bahasa |
![]() | TEORI DAN TEKNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF - Rajawali Pers - 2016 - Pengambilan keputusan |
![]() | MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI SUBJEK HUKUM: KECAKAPAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK - The Samdhana Institute - 2017 - Masyarakat Hukum Adat,Hukum,Masyarakat Adat |