Konseling Dan Psikoterapi

Mutiara Hikmah Kisah 25 Rasul

Global Crises, Global Solutions (Second Edition)

Pembangunan Kawasan dan tata Ruang

Cakum PP. Ini Terpilih Plus-minus Permenkum & HAM Tentang Pengesahan PT Nomor 3.99.IX

Akta dan Uang Nomor 10.82.VII Komentar Tentang PP No.13/2010

Kembalikan Pengawasan Notaris ke Pengadilan Dari Mata dan Telinga Tentang Blangko Nomor 9.81.VII

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LANGKAT DAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

STUDI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DESA PENGASIH KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI LEMBAGA MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENERAPAN STAND ALONE SYSTEM (SAS)DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

FAKTOR - FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PRONA DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (EVALUASI PELAKSANAAN PRONA TAHUN 2006/2007)

KAJIAN TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI KAWASAN PESISIR PANTAI CAMPLONG KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG

Studi Penjajakan Tentang pemberdayaan asisten surveyor berlisensi lulusan progam D.I pengukuran dan pemetaan kaadastral STPN (studi di wilayah jaboditabek)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP NILAI SOSIOHISTORIS TANAH SULTAN GROND DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

sosialisasi peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah

sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Keterbatasan Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indenesia - Pemeliharaan Tanah da Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan - Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Tentang Hak Atas Tanah "Hilang" di Desa Banaran Kec.Galur Kab.Kulon Progo) - Discriminant Analysis To Determine The Industrial Eatate Zones:A Case Study of Surabaya Municipality - Pengaruh Undulasi Geoid Wilayah Indonesia Terhadap Reduksi Jarak dalam Pengadaan Titik Dasar Teknik Orde 4.

Widya Bhumi : Kadaster Daerah Rawan Bencana Gempa (Zone Aktif)-Tinjauan Yuridis Tentang Ijin (Hak) Membuka Tanah-Pendaftaran Tanah di Provinsi DIY (Dapatkah Tanah SG-PAG di daftar/ disertifikatkan?)-Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah-Fenomena Bea Perolehan Hakn Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak

Jurnal Ilmiah : Hasil-Hasil Penelitian-Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Permasalahannya-Kendala-Kendala Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian)