
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Permasalahan Perumhahan Dan Alternatif Solusinya Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta - BPN.STPN - 2013 - Perumahan |
![]() | Hukum dan Kearifan Lokal : Revitalisasi Hukum Adat Nusantara - Grasindo - 2010 - Hukum,Kearifan Lokal |
![]() | Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia - 2013 |
![]() | Konflik Pertanahan Antara PT.Sumbersari Petung Dengan Masyarakat Penggarap di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia - 2013 |
![]() | BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Keterbatasan Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indenesia - Pemeliharaan Tanah da Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan - Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Tentang Hak Atas Tanah "Hilang" di Desa Banaran Kec.Galur Kab.Kulon Progo) - Discriminant Analysis To Determine The Industrial Eatate Zones:A Case Study of Surabaya Municipality - Pengaruh Undulasi Geoid Wilayah Indonesia Terhadap Reduksi Jarak dalam Pengadaan Titik Dasar Teknik Orde 4. - BPN.STPN - 2003 - Keterbatasan Hukum |
![]() | Hukum Perwakafan Di Indonesia - Aksara Baru/Sinar Grafika - 2009 - Hak Milik |
![]() | STUDI TERHADAP PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KAITANNYA DENGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANTUL - STPN Yogyakarta - 2012 - BPHTB |
![]() | Perkara Pertanahan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia - 2013 |
![]() | Jurnal Ilmiah : Hasil -Hasil Penelitian Pertanahan-Pengelolaan BPHTB Untuk Mendukung Pendapatan Daerah Dari Pelayanan Pertanahan-Mempertshsnksn Tanah Sawah Beririgasi Teknis : Sebuah Konflik Kepentingan Penataan Ruang (Studi di Kabupaten Dati II Karanganyar - Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional - 1999 - Pertanahan |
![]() | Widya Bhumi : Kadaster Daerah Rawan Bencana Gempa (Zone Aktif)-Tinjauan Yuridis Tentang Ijin (Hak) Membuka Tanah-Pendaftaran Tanah di Provinsi DIY (Dapatkah Tanah SG-PAG di daftar/ disertifikatkan?)-Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah-Fenomena Bea Perolehan Hakn Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - 2005 - Pertanahan |
![]() | Bhumi: Dinamika Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan - Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah di Kab.Purworejo Prop.Jateng - Bencana Tanah Longsor di Kab.Kulon Progo Prop.DIY - Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kab.Boyolali Prop.Jateng - Indrustrialisasi dan Perubahan Penggunaan Tanah di Kawasan Industri Ungaran Kab.Semarang Prop.Jateng. - STPN Press - 2003 - Dinamika Hukum,Bencana Tanah Longsor |
![]() | Jurnal Ilmiah : Hasil-Hasil Penelitian-Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Permasalahannya-Kendala-Kendala Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) - Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional - 1998 - Pertanahan |
![]() | BHUMI: JURNAL PERTANAHN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persepsi Masyarakat Terhadap Persertipikatan Tanah (Kasus di desa Girikarto Kec.Turi Kab.Sleman) - Pengaruh Nilai Lahan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan di Kec.Gamping Kab.Sleman Prop.DIY - Listening Comprehension Adakah Kaitannya dengan Gambar dan Pragmatis - Pola Perkembangan Fisik Kota Surakarta Melalui Analisis Integrasi Citra Pengeinderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi - Study of The Agricultural Land Value The Basis for Land Compensation And Lavies. - BPN.STPN - 2002 - Jurnal Bhumi |
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Konflik Pertanahan Sebuah Kaca Benggala - Problematika Hukum Tanah Perkebunan di Era Otonomi Daerah - Menyimak Potensi Perlunya Pengkajian Tentang Marine Cadastre di Indonesia - Kadaster Digital Terpadu (Integrated Digital Cadaster) - Pendidikan Tehnologi Informasi di STPN - Peranan Informasi Pertanahan Dalam Otonomi Daerah. - STPN - Konflik Pertanahan |
![]() | BHUMI: Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Penataan Hak Atas Tanah Adat Di Prop.Bali - Distorsi Bentuk Dalam Transformasi dari UTM ke TM-3 - Penguasaan dan Pemilikan Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam di Desa sungai Beringin Kec.Pelempat Kab.Bungo Prop.Jambi - Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Eknik di Kab.Sambas Prop.Kal-Bar - Evaluasi Pelaksanaan Kepres Nomor 34 thn 2003 di Kab.Semarang Prop.Jawa Tengah. - STPN - 2005 - Penataan Hak Atas Tanah |
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian : Antara Harapan dan Fakta - Pemberia izin lokasi dalam otonomi daerah di bidang pertanahan (Kpres Nomor 34 tahun 2003) - Pengaturan Pertanahan di Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengelolaan Tanah Kas Desa - Asisten Surveyor Berlisensi Alumni DI-PPK STPN Mungkinkah Diberdayakan. - A Wiley-Interscience Publication - 2004 - Jurnal Widya Bhumi |
![]() | JURNAL STPN Efektivitas Program Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Secara Sporadis dan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis, Perubahan Fungsi Lahan dan Dampak pada Pnedapatan Petani (Kasus Perubahan Lahan Tanaman Padi Sawah ke Salak Pondoh), Resistensi Masyarakat Terhadap Modernisasi penguasaan Hak Atas Tanah, Studi di Desa Pituruh Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah, Daya Dukung Tanah Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan Fisik dan Sosial-Ekonomi di Kabupaten Bantul - STPN Press - 2001 - Pertanahan |
![]() | BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Perspektif Desa Kota dan Faktor-faktor Regional yang Mengaruhi Pensertifikatan Tanah di Kab.Magelang - Bentuk Arahan Peruntukan Penggunaan Tanahn Daerah Aliran Sungai Tangsi di Kec.Kaliangrik Kab.Magelang - Pemanfaatan Tanggul Pantai(Studi Tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat Pemakaimtanah "pakualaman Grond" - analisasi Dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendaftran Tanah - Studi Assessment Ratio Nilai Jual Abyek Pajak (NJOP) Tanah Terhadap Harga Tanah di Kota Surakarta. - BPN.STPN - 2004 - Jurnal Bhumi |
![]() | Bhumi Penentuan Model Nilai Tanah Untuk Penetapan Harga Dasar Tanah di Kabupaten Klaten Prop.Jateng - Kadaster Tiga Dimensi (D3) Dalam Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah - Pengaruh Gempa Bumi Tahun 2006 Terhadap Perataan Jaringan Pada Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde3(Studi Kasus Pengukuran KDKN Orde 3 tahun 2007 di Kabupaten Gunung Kidul Prop.DIY - Pengaturan Wewenang Pengelolaan Tanah Negara - Tanah Negara :Sejarah Pengaturan - Mengembangkan Wakaf Tanah Jangka Waktu Tertentu Untuk Mengoptimalkan Fungsi Ekonomi Tanah(Kajian Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf) - Perspektif Petani Miskin Terhadap Progam Redistribusi Tanah dan Legalisasi Pantai Kec.Puring Kab.Kebumen - Kebudayaan dan Masyarakat Agraria - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform - Membangun Tanpa Menggusur. - PPPM STPN - 2011 - Jurnal Bhumi |
![]() | Berebut Tanah: Perubahan dan Kondisi Agraria di Desa Ngandangan, Pituruh, Purworejo, Jawa Tengah Dulu dan Sekarang - STPN - 2010 - Laporan Penelitian |