PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: teknis
KATA KUNCI: teknis
 | IMPLEMENTASI PENATAAN AKSES MELALUI AGROWISATA BUDIDAYA ANGGUR DI KELURAHAN DUYU KECAMATAN TATANGA KOTA PALU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pemberdayaan masyarakat,agrowisata,sumber daya a,Reforma Agraria,keberlanjutan |
| EVALUASI PEMANFAATAN GEOAI UNTUK PEMODELAN TIGA DIMENSI BANGUNAN PADA WILAYAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - GeoAI,Pemodelan 3D,Perkotaan,Perdesaan |
| PELAKSANAAN DAN PROBLEMATIKA LAYANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGETAN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Sertipikat Elektronik,Hak Tanggungan Elektronik,Roya Elektronik,Kantor Pertanahan,PPAT |
| ANALISIS PENGELOLAAN ARSIP VITAL KEMENTERIAN ATR/BPN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBUKTIAN DI PENGADILAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - arsip vital,pengelolaan arsipATR,BPN,administrasi pertanahan,pembuktian |
| PERSEPSI PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PERAN KJSB DALAM MENDUKUNG LAYANAN SURVEI DAN PEMETAAN DI KABUPATEN SLEMAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2026 - Kualitas Pelayanan,persepsiKantor Jasa Surveyor Berlisensi,KJSB,survei dan pemetaan,Kantor Pertanahan Kabupaten S |
| IMPLEMENTASI PETUNJUK TEKNIS BERBASIS MITIGASI RISIKO PADA LAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - implementasi petunjuk teknis,pengukuran dan pemetaan bidang tanah,Risk Registe |
| IMPLEMENTASI PERMOHONAN LANGSUNG MASYARAKAT (PLM) MELALUI KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI (KJSB) DALAM PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Permohonan Langsung Masyarakat,Karmor Jasa Surveyor Berlinerst pengukuran dan pem,pelayaran publik,implementasi kabijakan |
| EVALUASI PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERTANAHAN KALURAHAN (SIMPEL) DI KALURAHAN BANJAROYO, KALIBAWANG, KULONPROGO - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - evaluasi,sistem informasi pertanahan,SIMPEL,digitalisasi administrasi pertanahan,model CIPP |
| PENYELESAIAN TANAH SISA PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI SLINGA KABUPATEN PURBALINGGA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL POLITEKNIK AGRARIA SEKOLAH TINGGI PERT - 2026 - tanah sisa,pengadaan tanah,ganti kerugian |
| KONSOLIDASI TANAH SWADAYA TIDAK MENGELOMPOK DI KALURAHAN SUMBERARUM, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Konsolidası Tanah Swadaya,Kebijakan Pertanahan,Partisipasi Masyarakat |
| DAMPAK SERTIPIKAT HASIL PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - PTSI,Sertipikat Tanah,Kesejahteraan Masyarakat,Pemanfaatan Sertipikat,Dampak Sertipikat |
| ANALISIS KETERLAMBATAN TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PASCA PENETAPAN LOKASI (Studi Ksus Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Jlantah di Kabupaten Karanganyar) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pengadaan tanah,tahap pelaksanaan,Penetapan Lokasi,DPPT |
| PERAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PENGUATAN KEPASTIAN HAK DAN PENCEGAHAN MAFIA TANAH (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pendaftaran Tanah,Digitalisasi Pertanahan,Sertipikat Elektronik,Kepastian Hukum,Mafia Tana |
| EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DI KOTA YOGYAKARTA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Mediasi Elektronik,Sengketa Pertanahan,Efektivit,Pengadilan Negeri Yogyakarta,Kantor Pertanahan |
| DIPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN PROPORSI DAN PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2024 (STUDI KASUS: KALURAHAN MARGOKATON, KAPANEWON SEYEGAN) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Tanah Kalurahan,Proporsi,Pemanfaatan Tanah,Peraturan Gubernur DIY Nomor 24,Edward III,Kalurahan Margokaton |
| STRATEGI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI (Studi Kasus di Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pengelolaan Parisipatif,Tanah Kas Desa,Pendapatan Asli Desa,Desa Mandiri |
| UJI AKURASI BIDANG TANAH HASIL PEMETAAN DENGAN METODE FOTOGRAMETRIS PADA PENINGKATAN KUALITAS DATA KLUSTER 4 DALAM KONSEP CADASTRAL TRIANGULAR MODEL (CTM) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Fotogrametri,Uji Akurasi,Calestral Tranegular Model,CTMKluster 4,PISL |
| ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBALIAN BATAS BIDANG TANAH: KESENJANGAN ANTARA REGULASI DAN PRAKTIK PADA KANTOR PERTANAHAN DI INDONESIA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Pengembalian Batas Bidang,Kesenjangan Implementasi,Kebijakan Pertanahan,Pe |
| PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG DALAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BAGI PENGEMBANGAN TENUN KHAS BADUNG (Studi Kasus di UMKM Sari Jepun Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - penataan akses,reforma agraria,pemberdayaan masyarakat,kain tenun,Desa Mambal |
| ANALISIS PROBLEMATIKA PELAYANAN PERALIHAN HAK SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Problematika,Peralihan hak,Sertipskat Elektronik |
