PEMBAGIAN WARIS TANAH PEKARANGAN DI KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI

PEROLEHAN TANAH UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH PT. PESONA DEWATA (Studi Di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar)

FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN DAN DAMPAKNYA DI KABUPATEN MAGETAN

TANTANGAN MEMBANGUN KADASTER MULTIGUNA DI BIDANG PERTANAHAN DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIMUR ASING CINA (Studi di Kota Pematangsiantar)

INTEGRASI CITRA SATELIT QUICKBIRD DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK EVALUASI KESESUAIAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN(Studi di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman)

STUDI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MENGENAI BPHTB DI KABUPATEN SLEMAN

KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANGWILAYAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

DAMPAK LEGALISASI ASET TANAH LAUT UNTUK PERMUKIMAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN EKOLOGIS KAWASAN PESISIR (Studi di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau)

PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PERMUKIMAN DI DAERAH SEMPADAN SUNGAI KEDUKAN DI KELURAHAN 5 ULU, KECAMATAN SEBERANG ULU I, KOTA PALEMBANG

Hukum Tatanegara Sumber-Sumber Hukum Tatanegara Indonesia

Hukum Tata Negara Republik Indonesia - Buku 2 (1985 - Sekarang)

Hukum Tatanegara Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Adalah Negara Hukum

Hukum Tata Lingkungan Edisi Ketujuh Cetakan Kelima Belas

Hukum Tata Lingkungan Edisi Ketujuh Cetakan Keempat Belas

Hukum Tata Lingkungan Edisi Kelima Cetakan Kedelapan

Hukum Tata Lingkungan Edisi Kelima Cetakan Kesembilan

Hukum Tata Lingkungan Edisi Kelima Cetakan kesepuluh

Hukum Tata Lingkungan Edisi Kedua

Himpunan Peraturan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Konsolidasi Tanah