Himpunan Keppres, Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah dan Wilayah

Records Management (A Guide For Students and Practitioners of Records and Information Management with exercises and case studies)

Tata Guna Tanah

The American Economy in Conflict

Plant Growth and Development

One Southeast Asia - In A New Regional and International Setting

Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Hukum: Bank Indonesia Dalam Tata Pemerintahan Indonesia - Penerapan Arbitrase On Line - Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan - Faktor-faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan perkara Korupsi - Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Indonesia - Pidana cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan HAN - Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan KDRT - Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat

Acid Splash: Qisas Punishment to be Imposed Against the Offender - Stem Cell Research Development and its Protection in Indonesia -Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan pengembangan Obyek Fidusia - Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Mogok Kerja - Penerapan Prinsip Lisensi dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik -Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum ditinjau dari sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum - Kosekwensi Pembatalan Undang-undang Ratifikasi terhadap Keterikatan pemerintah Indonesia pada perjanjian Internasional - Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa antara masyarakat Samawa dengan PT.Newmont Nusa Tenggara - Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia - Penerapan Asa Itikad baik tahap prakontraktual pada perjanjian jual beli Perumahan - Status Hukum AsetPerusahaan Negara dalam Hukum Internasional - Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha melaksanakan wewenang penegakan Huku Persaingan Usaha - Socialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek kebijakan Pengupahan - alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender bagi Buruh Migran Perempuan Madura.

Widya Bhumi: Aspek Keadilan Dalam Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah - Berdaya Pemberdayaan Masyarakat - Seputar Isu Undang-undang Penanaman Modal - Peran Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengendalian Tata Guna Tanah di aerah - Rekontroksi Mindset Aparat BPN-RI - Meraih Posisi Puncak (Sukses) di Badan Pertanahan Nasional RI - Revetalisasi Pemanfaatan Peta Pada Skripsi Mahasiswa Progam

Jurnal Magister Hukum: Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak, Koperasi dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi, Aspek Hukum Koperasi dalam Rangka Keseimbangan Kekuatan Ekonomi Nasional, Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 Tahun 1999, Perlindungan hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya, Komentar Terhadap Rancangan Undang-undang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Beberapa Masalah Hukum Kepailitan dan Pengadilan Niaga dalamUU No. 4 tahun 1998, Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keterwakilan Rakyat dalam MPR: Ditinjau dari Politik dan Prasarana Perundang-undangan, Tarik Menarik Bentuk Negara Kesatuan dengan Negara Federal dan Tantangan Indonesia pada masa datang, Batasan dan Cara Perubahan Undang-undang Dasar 1945, Komisi Arbitrase dalam Penyelesaian Kasus Nelayan Indonesia di Perairan Indonesia

Menulis Artikel Opini dan Kolom di Media Massa

Rahasia Sukses Menghadapi Ujian TOEFL

Dualisme KEkuasaan di Tanah Papua

Pak Kalla dan Presidennya

Dinamika Ham (JURNAL): Tentang Diskursus HAM Yang Berubah - Kalusa Sosial: Perlindungan Hak-Hak Pekerja - Hegemony And 'Logic' Of The New Order - Membangun Kesadaran HAM Dalam Praktek Masyarakat Modern - Menepuk Gelembung Busa, Menggusur Pendasaran Hak Asasi Manusia - Pelaksanaan Hak Asasi Manusia - Sensor, "Demi-Demi" Yang Menyertainya, Dan wacana Hak Asasi Manusia - Perlindungan hukum Terhadap Perkawinan Menurut Tata Cara Adat - Demokrasi, Demokratisasi, Dan Membangun Masyarakat Warga Yang Berkeberdayaan Di Hadapan Kekuasaan negara

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Fenomena Tanah Terlantar (Menuntut Tanggung Jawab Moral aparat dan Peran Serta Masyarakat) - Peranan Nagari di Bidang Pendaftaran Tanah Dalam Era Otonomi Daerah di Prop.Sumbar - Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan - Perubahan Struktur Tata Ruang Wilayah - eksistensi Pendidikan Tinggi Kedinasan.

Autumn in Paris

Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando

Babad Tanah Harapan : Babak-Babak Penguasaan Tanah Timbul Nusakambangan