
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Tata Pembukuan Dan Pembuatan Surat Pertanggung Jawaban Bendaharawan Proyek Di Lingkungan Departemen Dalam negeri - Direktorat jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri - 1984 - Pengelolaan Administrasi keuangan |
![]() | Wilajah Buah-Buahan di D.C.I. Djakarta. Direktorat tata Guna tanah |
![]() | Penentuan Lokasi Daerah Miskin Propinsi Lampung - Direktorat tata Guna tanah - 1977 |
![]() | Peta Sebagai Bahan Informasi Tinjauan Umum. - Direktorat Tata Guna tanah,Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri - 1975 |
![]() | Himpunan Peraturan-Peraturan Ke Agrariaan Tahun 1985-1986 - Direktorat Tata Guna tanah,Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri - 1987 - Himpunan Peraturan Tanah |
![]() | Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Agraria Mengenai Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Dan Pelimpahan Wewenang Serta Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah. - Departemen dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria - 1984 |
![]() | Perhitungan Produktipitas tanah Propindi Dati I kalimantan selatan. Publikasi No.363 - Direktorat Tata Guna tanah,Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri - 1984 |
![]() | Perhitungan produktivitas tanah Propinsi Dati I Sulawesi Utara publikasi no.365 Direktorat Tata Guna tanah,Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri - 1984 - Produktivitas tanah |
![]() | Himpunan Peraturan Peraturan Agraria 1984 - Direktorat Tata Guna tanah,Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri - 1985 - Masalah Pertanahan |
![]() | Tata Usaha Pendaftaran Tanah Menurut PP No.24 tahun 1997 BUKU II. Tata Usaha Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik - 2006 |
![]() | Petunjuk pengukuran topografi - Departemen Dlam Negeri Direktorat Jenderal Agraria - 1985 - Topogrfi |
![]() | Tata cara kerja - (IDH-THC) - 1983 - Tata Guna Tanah |
![]() | Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ) - 2015 - Anotasi Putusan Pengadilan |
![]() | Penelitian Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Tanah di Kalimantan - Pengembangan Tata Ruang - Penelitian |
![]() | Penelitian Dinamika dan Peluang Pengendalian Alih Fungsi Tanah Sawah - Pengembangan Tata Ruang - 2014 - Penelitian |
![]() | Penelitian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pola-pola Kemitraan Inti Plasma. - Tata Ruang BPN RI - 2014 - Penelitian |
![]() | Memaknai Masyarakat Sipil Sebagai The Commons: Transisi dan Aksi dalam Tata Kelola Sumber Daya = Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sda = Potensi dan Permasalahan Pulau Sangiang Sebagai Obyek Tanah Terlantar = Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urutsewu Kebumen = Perjuangan Islam Untuk Menata Ketidakadilan Penguasaan dan Pemilikan Sumber Daya Agraria di Indonesia = Tanah dan Multikulturalisme Warga Moro-moro dalam Membangun Pertanahan Atas Konflik Lahan di Register 45 Mesuji Lampung - STPN Press - 2015 - Jurnal Mhumi |
![]() | Analisa Tata Guna Tanah dan desain Tata Ruang dadahup dan Mentangai: Lokasi Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Prop.Kalimantan Tengah. |
![]() | Jurnal : Vertical Housing di Daerah Istimiwa Yogyakarta : Apartemen atau Rumah Susun ? = Pengembangan Hunian Vertical
Jurnal : Vertical Housing di Daerah Istimiwa Yogyakarta : Apartemen atau Rumah Susun? = Pengembangan Hunian Vertikal Dalam Konteks Tata Wilayah Keistimiwaan DIY = Problem Lahan Kota & Implikasinya ( Kasus Kota Yogyakarta)= Arah Kebijakan Fasum & Fasos Perumahan DIY. - STPN Press - 2015 - Jurnal |
![]() | Vertical Housing di Daerah Istimewa Yogyakarta: Apartemen atau Rumah Susun?; Pengembangan Hunian Vertikal Dalam Konteks Tata Wilayah Keistimewaan DIY; Problem Lahan Kota Dan Implikasinya (Kasus Kota Yogyakarta); Arah Kebijakan Fasum dan Fasos Perumahan di DIY - Lembaga Ombudsman DIY - 2015 - Ombudsman Daerah |