Tata Laksana Pendaftaran Tanah

Tata Guna Tanah

Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional

Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan

PERANAN POLA TATA RUANG DESA TERHADAP PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN CEPER KABUPATEN DATI II KLATEN.

Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

PETA PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI PETA DASAR DALAM RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA INDRAMAYU KABUPATEN DATI II INDRAMAYU PROP. JABAR.

PERTIMBANGAN ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG TIGARAKSA KAB. DATI II TANGERANG SELAMA PELITA V.

KONTRIBUSI FAKTOR FISIK DAN STATUS TANAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG PROP. JABAR.

PENGARUH RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KAB. DATI II PURWOREJO.

PERANAN IJIN MUTASI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG CILACAP DI KOTA ADMINISTRATIF CILACAP.

Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah agung,dan Peradilan Tata Usaha Negara

Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara

UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945

EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH MENURUT RENCANA UMUM TATA RUANG DI KOTA KECAMATAN DELANGGU KAB. DATI II KLATEN.

EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MELALUI PENDEKATAN PETA TATA GUNA TANAH DI KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG.

STATUS PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH KENGSER DITINJAU DARI HUKUM TANAH NASIONAL DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI DESA PONCOSARI KEC. SRANDAKAN KAB. DATI II BANTUL