Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sebuah Studi Sosio-Legal.

Hukum Tata Lingkungan Edisi KeEnam cetakan Keduabelas

Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah

Pengantar ilmu hukum Suatu Pengenalan pertama Ruang lingkup Berlakunya Ilmu Hukum

Hukum TataNegara Penyusunan Dan penetapan Peraturan Daerah

Ilmu Perundang-Undangan 1 - Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan

Hukum Tata Lingkungan Edisi Ketujuh Cetakan Ketujuh Belas

Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami proses konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia) Dilengkapi Dengan Naskah Lengkap Amandemen UUD 1945

Politik Kehutanan Masyarakat

Hukum Tatanegara Teknik Perundang-Undangan

Dasar-Dasar Hukum Kehutanan - Edisi Revisi

Pelanggaran PPAT Dalam Penitipan Uang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Sebelum Berlakunya Peraturan Menteri agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Tugasnya Sebagai Pembuat Akta Untuk Perubahan Data Peralihan Hak Atas Tanah

Etika Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta-Akta Berkaitan Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Indonesia Setelah Berlakunya UUPA

Tinjauan Yuridis Akta PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Warga Negara Indonesia Kepada Warga negara Asing Di Indonesia

Peran Dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Di era keterbukaan Informasi Pertanahan

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Praktik Hibah Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah

Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Tanah Beserta Akibat Hukumnya di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta