Wacana : Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

APLIKASI CONTINUOUSLY OPERATING REFERENCE STATIONS UNTUK MENDUKUNG GEO KKP (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43tahun 2008 tentang wilayah Negara

STUDI PENERAPAN APLIKASI STAND ALONE SYSTEM (SAS)DALAM PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Akta Notaris/PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Warga negara Indonesia Kepada Warga negara Asing di Propinsi Bali

PELAKSANAAN REGISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI DESA KANOMAN KECAMATAN PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

PERANAN SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: Teori dan Praktik

Secretary's Standard Reference Manual And Guide

Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang

Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa - Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

Metodologi Penelitian Kebudayaan

Sebuah Studi Tentang Kan Kyo Kihon Ho 1993 - (Undang-Undang Lingkungan Hidup Jepang 1993)

Hukum Etika dan Kekuasaan

Posisi Notaris Setelah Putusan MK Paket VS SKS Nomor 12.84.VII

Dua Notaris Depok Diberhentikan MPN Peradilan Profesi Bukan Peradilan Umum Nomor 2.74.VII

Kembalikan Pengawasan Notaris ke Pengadilan Dari Mata dan Telinga Tentang Blangko Nomor 9.81.VII

Profesi Notaris Buka Kunci dengan Banyak Ujian Kode Etik Nomor 3.75.VII