PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: tara
KATA KUNCI: tara
 | PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKASI TANAH LINTAS SEKTOR PERTANIAN (Studi Di Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung. Kabupaten Pandeglang. Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikasi tanah,program lintas sektor |
| STUDI KASUS KEBERHASILAN PROYEK PENGADAAN TANAH BANDARA MOZES KILANGIN TIMIKA (STUDI KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Bandara Mozes Kilangin,Kepentingan Umum,Perpres 65 Tahun 2006,Studi Kasus,Keberhasilan Proyek,Kabupaten Mimika |
| RESPONSIBILITAS MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2024 DI DESA CIBUNGUR, KECAMATAN SUKARESMI, KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Responsibilitas |
| IMPLEMENTASI PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN UNTUK MASYARAKAT EKONOMI RENDAH MELALUI DANA KEISTIMEWAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KALURAHAN PONDOKREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pemanfaatan Tanah Kalurahan,Kesejahteraan Masyara |
| EVALUASI PENGGUNAAN LAHAN BERDASARKAN INDEKS POTENSI LAHAN DAN KESESUAIANNYA TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Indeks Potensi Lahan,Pendekatan Keruangan,Sistem |
| MEDIASI TIPOLOGI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN PENYELESAIANNYA DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sengketa Tanah |
| UPAYA MEWUJUDKAN PENDAFTARAN TANAH KOTA LENGKAP DI KOTA TERNATE DITINJAU DARI ASPEK 5 M (MAN, MATERIAL, MACHINE, MONEY, METHOD) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,Pendaftaran Tanah,Kualitas Data,SM,MArial Machine,Money,Method),SWOT,StrengthsWeaknesses,Opportunities,Threat |
| PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Media,Problematika,Strategi Adaptif |
| ANALISIS KEBLJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA WIYONO KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN STUDI KASUS TAHUN 2018 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi kebijakan,Pendaftaran Tanah Sistemat,Anomali,dan Analisis SWOT,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebija |
| ANALISIS PROBLEMATIKA DAN SOLUSI KEGIATAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DALAM TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYAKARTA BAWEN DI KABUPATEN SLEMAN (Studi di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Scyegan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Jalan Tol,inventarisasi dan identifikasi,Margokaton,Sleman |
| OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM KAWASAN SEMPADAN PANTAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hak Pengelolaan,Pemerintah Kabupaten Pangandaran,Kendala,Pemanfaatan,Kewenangan |
| PERBANDINGAN NILAI ZONA NILAL TANAH BADAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP ZONA NILAI TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KAWASAN NEGLASARI KELURAHAN CIBULUH KECAMATAN BOGOR UTARA TAHUN 2023 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Zona Nilai Tanah,Bapenda,BPN,NJOP,Kelurahan Cibuluk |
| PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENYELESAIAN IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Permasalahan |
| DAMPAK TIDAK TERKOORDINASINYA ADMINISTRASI TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BAGI LAYANAN PEMECAHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Terindikasi Terlantar,Inventaritasi,Pemecahan Hak Atax Tanah,HGB |
| PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pelaksanaan,administrasi pertanahan,pemerintah kahirahan,problematika |
| DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL PASCA PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH (Studi Kasus di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peremajaan Permukiman Kumuh,Dampak Ekonomi,Dampak Sosial,Peremajaan |
| PERAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM PENENTUAN BATAS ADMINISTRASI DESA LANGGENG, KECAMATAN TLOGOMULYO, KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTSL,batas administrasi desa,penetapan dan penegasan batas |
| PERAN TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PENGUATAN SKEMA LEGALISASI ASET PERMUKIMAN DI ATAS AIR (STUDI DI KAMPUNG BULANG KOTA TANJUNGPINANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Gugus Tugas Reforma Agraria,Legalisasi Aset,Perm |
| PERKEMBANGAN NILAI TANAH PASCA PEMBANGUNAN JALAN BUNG KARNO DI KABUPATEN BANYUMAS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - nilai tanah,pembangunan jalan,aksesibilitas,alih fungsi lahanZona Nilai Tanah,ZNT |
| PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Pengganti,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hukum,Elektronik,Kantor Pertanahan |
