KEBIJAKAN SATU PETA UNTUK TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

LAYLA MAJNUN ROMAN CINTA PALING POPULER & ABADI

CINCIN PERAK ADA KEBENCIAN YANG TAK TERPERIKAN, YANG MEMBENTANG DI ANTARA CINTA DAN RINDU

JIWA JIWA PEMBERONTAK " SESEORANG BISA BEBAS TANPA KEBESARAN, TAPI TIDAK SEORANGPUN DAPAT BESAR TANPA KEBEBASAN" (KAHLIL GIBRAN)

MAGDANELA DI BAWAH POHON TILIA

EVALUASI PEMANFAATAN SMART PTSL SEBAGAI INSTRUMEN PENGUMPUL, PENGOLAHAN DAN PENGINTEGRASI DATA FISIK DAN DATA YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

REFORMA AGRARIA UNTUK MASYARAKAT ADAT: REDISTRIBUSI TANAH DI DESA SENAMA NENEK, KECAMATAN TAPUNG HULU, KABUPATEN KAMPAR.

PROBLEMATIKA PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PASCA REDISTRIBUSI TANAH DI KECAMTAN KUMPEH KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI

EVALUASI PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DENGAN DAN TANPA PENETAPAN LOKASI DI KABUPATEN SLEMAN

BUNDA

KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KRATON DI ERA OTONOMI DAERAH

PELAKSANAAN PENETAPAN BATAS MINIMUM PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN

RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PEMETAAN MASALAH PERTANAHAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KABUPATEN SLEMAN

KETETAPAN-KETETAPAN MPR PADA SIDANG TAHUNAN MPR 2002 DI LENGKAPI DDENGAN PERUBAHAN KEEMPAT UUD 1945 SUSUANAN LENGKAP ANGGOTA KABINET GOTONG ROYONG

KETETAPAN-KETETAPAN MPR PADA SIDANG TAHUNAN MPR 2000

DESA ADAT KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROPINSI BALI

TANAH KERETA API SUATU TINJAUAN HISTORIS, HUKUM AGRARIA / PERTANAHAN DAN HUKUM PERBENDAHARAAN NEGARA

PEMBENTUKAN HUKUM MELALUI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA

TEORI HUKUM MURNI DASAR-DASAR ILMU HUKUM NORMATIF