Peran Serta Masyarakat Dayak di Dusun Serukan Kecamatan Samalantan terhadap Pelestarian Hutan Lindung Gunung Vandreng Sebagai Obyek Wisata di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat

Kedudukan Surat Bupati Sintang Nomor 593/130/iv-Bappeda tanggal 16 juni 2008 dikaitkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan pertanahan lainnya terhadap kepentingan serta hak-hak Masyarakat pemilik Tanah Kabupaten Sintang

Implikasi Otonomi Daerah Pelaksanaan Desentralisasi Bidang Pertanahan

Status Hak Atas Tanah Pasca Konflik Etnis (Studi Tentang Kewenangan Pemerintah Kab.Sambas Dalam Menjaga Status Hak Atas Tanah yang di tinggalkan oleh pemiliknya sebagai akibat konflik etnis di kabupaten sambas,Propinsi Kalimanta Barat)

Pelaksanaan pembatasan Kepemilikan Tanah Perseorangan dan Keluarganya Berdasarkan Undang-undang nomor 56 PRP tahun 1960 (Studi Normatif dan Sosiologis di Kabupaten Sanggau)

Hubungan Kepemimpinan dan Iklim Organisasi Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kota Pontianak)

peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1999 (Studi Terhadap Lokasi Transmigrasi di Kab.Sintang)

Implementasi Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat Pada Era Otonomi Daerah (studi kasus kantor pertanahan kota pontianak

Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa - Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

Dwi Fungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya Dalam Kehidupan Politik di Indonesia

Pelurusan Sejarah Indonesia

PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PENGUATAN PERMODALAN BAGI PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL (STUDI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI)

Laporan Penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi sertikasi tanah di kab wonogiri dalam perspektif desa-kota

Studi terhadap aplikasi teknologi pemetaan di kantor pertanahan kota magelang dan kab.magelang prop.jawa tengah

Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pembangunan Kanal Banjir di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Widya Bhumi : Kadaster Daerah Rawan Bencana Gempa (Zone Aktif)-Tinjauan Yuridis Tentang Ijin (Hak) Membuka Tanah-Pendaftaran Tanah di Provinsi DIY (Dapatkah Tanah SG-PAG di daftar/ disertifikatkan?)-Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah-Fenomena Bea Perolehan Hakn Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak

BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Perspektif Desa Kota dan Faktor-faktor Regional yang Mengaruhi Pensertifikatan Tanah di Kab.Magelang - Bentuk Arahan Peruntukan Penggunaan Tanahn Daerah Aliran Sungai Tangsi di Kec.Kaliangrik Kab.Magelang - Pemanfaatan Tanggul Pantai(Studi Tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat Pemakaimtanah "pakualaman Grond" - analisasi Dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendaftran Tanah - Studi Assessment Ratio Nilai Jual Abyek Pajak (NJOP) Tanah Terhadap Harga Tanah di Kota Surakarta.

Dinamika Pertanahan di Lokasi Bencana Tsnami Nanggro Aceh Darussalam - Herabilitasi Pertanahan Pasca Bencana - Memilih Metode Dalam Transpormasi Koordinat Sistem Lokal ke Sistem Nasional - Filantropi Pemilik Tanah Dalam Pengadaan Tanah - Tangisan Pilu "Bhatara Shri" di Lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan.

UPAYA PENERAPAN LEMBAGA MEDIASI PADA SENGKETA HGU ANTARA PT. PARASAWITA DENGAN MASYARAKAT DESA TANJUNG BINJAI KECAMATAN BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN REKLAMASI PANTAI DI KOTA BATAM (Studi di PLTU Batam Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam)