TINJAUAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH (STUDI TENTANG PEMBEBANANNYA DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT)

STUDI PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG DIBEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN MENJADI HAK MILIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MENJADI HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

TINJAUAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP TANAH BEKAS HAK ULAYAT KAUM Dl KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSIJAMBI

PENGARUH HAK TANGGUNGAN TERHADAP PERMOHONAN ERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH

STUDI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DI KABUPATEN BANYUWANGI PROYTNSI JAWA TIMUR

PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN BISNIS PROPERTI DI KABUPATEN SLEMAN

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 DI KABUPATEN PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DIKANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PENGARUH FLUKTUASI SUKU BUNGA KREDIT BANK, NILAI TUKAR RUPIAH DAN LAJU INFLASI TERHADAP JUMLAH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

PENGARUH HAK TANGGUNGAN TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN PROPINSI JAWA TIMUR

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

APLIKASI SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DENGAN KDMPUIER DAIAM PENGELOLAAN PELAYANAN SERTIPIKAT TAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG PROVUNSI JAWA TENGAH

Hukum Jaminan Hutang

Informasi Hukum Pertanahan Yang Berkaitan Dengan Hak Tanggungan

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Benda Barang-Barang Yang Berkaitan Dengan Tanah Tahun 1996

JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.