Komentar Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UU No 4 Tahun 1996) dan Sejarah Terbentuknya

Hak Tanggungan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUHT

PENGARUH PENDIDIKAN, PENYULUHAN DAN JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA TERHADAP KESADARAN PETANI DALAM PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI DESA TROKETON KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN.

PERANAN SERTIPIKAT SEBAGAI HAK TANGGUNGAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG PROPINSI JAWA TENGAH.

Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Tanggungan - Buku I

Hukum Hak Tanggungan

Tanggung Jawa Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Berisiko Wanprestasi Terhadap Debitur di Kota Yogyakarta

Kedudukan Hukum: Surat Kuasa Membebankan hak Tanggungan (SKMHT) Atas Tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Sleman

Tanggung jawab dan kedudukan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap surat kuasa pembebanan hak tanggungan (SKMHT)

Tinjauan pelaksanaan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan di kantor pertanahan setelah berlakunya undang-undang hak tanggungan

peranan pejabat pembuat akta tanah ( PPAT ) dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melaului Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT)

Implementasi Pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan oleh PPAT.

STUDI TENTANG TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT TANPA MELALUI LEMBAGA HAK TANGGUNGAN Dl WILAYAH BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MARTADINATA KOTA MALANG

TINJAUAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH (STUDI TENTANG PEMBEBANANNYA DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT)

STUDI PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG DIBEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN MENJADI HAK MILIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MENJADI HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

TINJAUAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP TANAH BEKAS HAK ULAYAT KAUM Dl KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSIJAMBI

PENGARUH HAK TANGGUNGAN TERHADAP PERMOHONAN ERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH