Kedudukan Hukum: Surat Kuasa Membebankan hak Tanggungan (SKMHT) Atas Tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Sleman

Tanggung jawab dan kedudukan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap surat kuasa pembebanan hak tanggungan (SKMHT)

Tanggung jawab dan akibat hukum pembuatan akta PPAT di kantor PPAT Aries Djoko Suryono,S. H. Kabupaten Bantul

Pweran dan Tanggung Jawa Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) Dalam Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB)

Tinjauan pelaksanaan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan di kantor pertanahan setelah berlakunya undang-undang hak tanggungan

peranan pejabat pembuat akta tanah ( PPAT ) dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melaului Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT)

Implementasi Pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan oleh PPAT.

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli tanah.

STUDI TENTANG TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT TANPA MELALUI LEMBAGA HAK TANGGUNGAN Dl WILAYAH BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MARTADINATA KOTA MALANG

TINJAUAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH (STUDI TENTANG PEMBEBANANNYA DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT)

Peranan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Pembuatan Akta Jual Beli Tanah

STUDI PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG DIBEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN MENJADI HAK MILIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta

PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MENJADI HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

TINJAUAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP TANAH BEKAS HAK ULAYAT KAUM Dl KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSIJAMBI

Reliabilitas dan Validitas

PENGARUH HAK TANGGUNGAN TERHADAP PERMOHONAN ERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH

STUDI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DI KABUPATEN BANYUWANGI PROYTNSI JAWA TIMUR