Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan - Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1975

DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

Menjadi Tetangga Nabi di Surga

Daerah Aliran Sungai Hutan Tropika Tanggapan Hidrologi dan Tanah Terhadap Penggunaan atau Konversi

Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Politik Ekonomi Kerakyatan

Sistem Nasional

Riau Menatap Masa Depan

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Undang-Undang Pangan (Undang-Undang RI No.7 1996 tanggal 4 November 1996)

Kamus Istilah Filsafat Dan Ilmu

Registrasi Tanah Desa /Kelurahan di Propinsi Sulawesi Utara: Usulan ini disampaikan kepada bapak Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Utara melalui Rakorbang Tingkat I Sulawesi Utara Tanggal 20 Oktober 1995, di Manado

STUDI AKSES TANAH SEBAGAI INDIKATOR PENDAPATAN RUMAH TANGGA PEDESAAN DI DESA KARANGTANJUNG KEC. ALIAN KAB. KEBUMEN

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Pendidikan Pancasila

STUDI TENTANG PENERAPAN SISTEM LOKET PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL DAN TANGGAPAN MASYARAKAT Dl KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HUBUNGAN TANGGAPAN MASYARAKAT ATAS PENYULUHAN HUKUM PERTANAHAN DENGAN MINAT MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN TANAH Dl KABUPATEN KEBUMEN

EVALUASI KESESUAIAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN KONFLIK YANG DITIMBULKAN(STUDI KASUS PENGADAAN TANAH PERLUASAN BANDARA KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

Himpunan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Tahun 1994, 1995 dan 1996