Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Perlindungan Hukum Debitur dan Kreditur Dalam Hak Tanggungan

Tindakan PPAT Dalam Menyikapi Proses Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar

Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Tanah Beserta Akibat Hukumnya di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Geografi Kesejarahan I Peradaban Dunia

Media Pustakawan

KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN HUTAN ADAT

Eksorsisme : Misteri Kematian Anneliese Michel

SOSIOLOGI PENDIDIKAN EMILE DURKHEIM

PELAJARAN HUKUM PIDANA BAGIAN 3 PERCOBAAN & PENYERTAAN

Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda

ANALISIS SWOT KEBIJAKAN PENDIDIKAN ERA OTONOMI DAERAH

BIMBINGAN DAN KONSELING

PELAJARAN HUKUM PIDANA BAGIAN I STELSEL PIDANA, TINDAK PIDANA, TEORI-YEORI PEMIDANAAN, DAN BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

HUKUM KEPERDATAAN (DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, KUH PERDATA(BW), HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT) JILID KEDUA

PETANI, PRIAYI, DAN MITOS POLITIK

KETERAMPILAN MENULIS

STATUS HUKUM TERHADAP PEMECAHAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG SEDANG TERIKAT HAK TANGGUNGAN(STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTER, PROVINSI SUMATERA UTARA)

PERATURAN DESA SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH (STUDI KASUS DI DESA SUKOREJO DAN DESA DESA BANYUBIRU)

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya)

Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik)