Jogja Bebas Konflik Wilayah

Pertanahan

Anotasi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Jilid I

Etika Lingkungan Hidup

Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam

Himpunan Peraturan Konsulidasi Tanah dan Pembangunan Perkotaan Bagian I

Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas - Menjarah Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang - Potret Konflik Agraria di Indonesia - Suku Anak Dalam Batin 9 dan Konflik Seribu Hektar Lahan Sawit Asiatic Persada - Anatomi Konsep Penyelesaian Konflik Agraria: Studi Perbandingan antara Ranah Kebijakan dan Ranah Perjuangan Agraria - Petani Melawan Perkebunan: Perjuangan Agraria di Jawa Tengah - Land Grabbing dan Potensi Internal Displacement Persons (IDP) dalam Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua - Perampasan Tanah dan Konflik: Kisah Perlawanan Sedulur Sikep - Perlawanan Ekstra Legal: Transformasi Perlawanan Petani Menghadap Korporasi Perkebunan - Kontekstualitas Affirmative Action dalam Kebijakan Pertanahan di Yogyakarta - Dilematika Pelaksanaan Otonomi Dibidang Pengelolaan Sumberdaya Alam/Agraria

Arok Dedes

Dualisme Pengendalian Alih Fungsi Tanah dan Perkembangan Wilayah

KLIMATOLOGI Pengaruh Iklim Terhadap Tanah dan Tanaman

Efektivitas Progam Sertifikasi TANAH melalui Pendaftaran Tanah Secara Sporadis dan Pendaftaran Tanah Secara Sistemetis - Perubahan Fungsi Lahan dan Dampak pada Pendaftaran Petani (Kasus Perubahan Lahan Tanaman padi sawah ke Salak Pondoh) - Potensi Masyarakat Terhadap Modernisasi Penguasaan atas Tanah, Studi Desa pituruh Kec,Pituruh Ka,Purworejo Prop.Jawa Tengah - Dayadukung Tanah ertanian dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan Fisik da Sosial,Ekonomi

Sang Wali

Sistem Informasi Pertanahan Untuk Pembangunan Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah

Lokakarya Perumusan Hasil-hasil Simposium Agraria "Pembaharuan Agraria Untuk Keadilan Sosial, Kemakmuran Bangsa dan Keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Tentang tata Pembukuan Bendaharawan Rutin/Proyek dan Khusus Penerima Dalam Lingkungan BPN

STUDI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SWADAYA DI DESA JETIS KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH HAK GOGOLAN DI DESA SUMBERAJI KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah

Rapat Dengar Pendapat Badan Pertanahan Nasional RI Dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI

Lokakarya Nasional Finalisasi Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional (KKPN)