Analisa Internal dan Eksternal dalam Kaitannya dengan Strategi Peningkatan Pelayanan Sertifikat Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah

Analisis Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kudus

Analisis Pengaruh Motivasi dan Gaya Pemimpin Terhadap Kinerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Sengketa atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pembatalan Sertifikat/Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah

Peran Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian engketa Tanah Garapan di Kabupaten Karanganyar

Keefektivitasan Peraturan kepala BPN nomor 4 tahun 1991 sebagai instrumen penggerak partisipasi masyrakat dalam pelaksanaan konsulidasi tanah perkotaan di kabupaten bandung

pengembangan Model Inti Domain Kadaster (Core Cadasteral Domain Model) Untuk Basis Data Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Perancanangan Aplikasi Layanan Informasi Pertanahan Untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berbasis Web Services

Penyelesaian Hukum Tumpang tindih penguasaan tanah masyarakat suku tolaki di kawasan taman nasional raawa aopa kabupaten konawe selatan

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Medan (Studi Pekerjaan Kanal (FLOOD WAY) sei deli-Sei Percut)

Tingkat Kebutuhan dan Pemanfaata Tanah Untuk Pembangunan Perumahan di Kabupaten Tangerang tahun 1993 - 1999

Pembuatan Peta Pendaftaran Untuk Memeberikan Jaminan Kepastian Letak Obyek Haka Atas Tanah di Kabupaten Sleman

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan PErtanahan Nasional Nomor 1 tahun 2005 tentang standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan (SPOPP) di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)

Faktor-faktor yang mempengaruhi evektivitas pelaksanaan keputusan kepala badan pertanahan nasional nomor 1 tahun 2005 tentang standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan (SPOPP) di kantor pertanahan kota surakarta

Eksestensi Akta Jual Beli Tanah yang belum terdaftar sebagai salah satu persyaratan permohonan pengakuan hak setelah berlaukunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997

Implementasi Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional no.5 tahun 1995 pada progam pendaftaran tanah sistematik di propinsi Jawa timur

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah sistematik (studi kasus di kabupaten sleman propinsi daerah istimiwa yogyakarta dan kabupaten klaten propinsi jawa tengah)

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematik