analisis Produksivitas Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Jawa Tengah Ditinjau Dari Silang Budaya

Peningkatan penyelesaian Sertifikat Pengakuan Hak Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Jaminan Kepastian Hukum Hak-hak Atas Tanah Yang telah Mempunyai Tanda Bukti Hak

Kajian status Tanah Dihubungkan dengan Rencana Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Minahasa

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Simpang Lima Gumul di Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur

Pengaruh Kemampuan Lurah Terhadap Kualitas Pelayanan Pendaftaran Tanah di Kecamatan Betoambari Kota Bau-bau

Hubungan Motivasi Kerja Gaya Kepemimpinan Pendidika dan Pelatihan Dengan Kinerja Pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

Implementasi Hak Menguasai Atas Tanah oleh Negara Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sesuai Dengan Prinsip Kepentingan Umum

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kearsipan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal

Struktur Pola Penguasaan Pemilikan Tanah Pertanian (Studi Tentang Frahmentasi Hak Atas Tanah Pertanian di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen)

kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Dalam Pembuatan Ijin Lokasi

Status Hukum Tanah Hak Pengelolaan Akibat Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang terbit Lebih Dahulu Sebelum Lahirnya Hak Pengelolaan Analisis Terhadap Perpanjangan Hak Guna Bangunan PT.Indobui Ldco

Implentasi Pelaksanaan Fungsi Panitia Pemeriksaan Tanah A Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Untuk Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kota Semarang

Upaya Meningkatkan Hasil Pesertipikatan Hak Atas Tanah Melalui Swadaya Masyarakar Secara Kolektif di Kantor Kabupaten Karanganyar

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistematik Kasus Ajudikasi di kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang

Kualitas Pelayanan Persertipikatan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali tahun 2008

Problema Yuridis Pengelolaan Pertanahan Sebagai Tindak Lanjut Dibelakunnya undang-undang no.22 tahun 1999

Pelaksanaan pembatasan Kepemilikan Tanah Perseorangan dan Keluarganya Berdasarkan Undang-undang nomor 56 PRP tahun 1960 (Studi Normatif dan Sosiologis di Kabupaten Sanggau)

Kajian Pendaftaran Hak Guna Ruang Bawah Tanah Melalui Pendekatan Konsep Kadaster Tiga Demensi (Studi Kasus Lokasi Terminal Blok M)

Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah yang dilakukan tanpa akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT)