Analisis Hukum Terhadap Pengakuan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 di Kabupaten Sopeng

Efektifitas Pelaksanaan Prona Swadaya Terhadap Percepatan Persertipikatan Tanah di Kabupaten Semarang

PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PARIAMAN

Pelaksanaan Redistribusi Tanah Swadaya di Kabupaten Lamongan

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kondisi Kerja, dan Hubungan Kerja, Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

Peranan Pemerintah Kabupaten Pontianak Dalam Menunjang Terwujutnya Catur Tertip Pertanahan di Kabupaten Pontianak

Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali dan Faktor-fartor Yang Mempengaruhi

Upaya Meningkatkan Produk Sertipikat Dari Hasil Pemeliharaan Data Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Singkawang

Pelaksanaan Pembatalan Sertipikat Tanah Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

Pengaruh Status Hak Atas Tanah dan Penggunaan Tanah Terhadap Nilai Tanah

Perbuatan Pemerintah Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat Untuk Meningkatkan Kepastian Hukum

Akta Notaris/PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Warga negara Indonesia Kepada Warga negara Asing di Propinsi Bali

Pengelolaan Aspek Spasial Temporal Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Informasi Pertanahan Nasional

Kinerja Pegawai Badan Pertanahan Nasional (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Implikasi Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Terhadap Timbulnya Sengketa Penguasaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah di Atas Tanah yang Sudah Terdaftar di Kota Jakarta

Analisis Hubungan Sistem dan Prosedur dan Staf Dengan Efektivitas Organisasi Pada Kantor Pertanahan Kota Depok

Kebijakan Pendaftaran Tanah Terhadap Tanah Yang Tidak Memiliki Alat Pembuktian Lengkap Dalam Rangka mempercepat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Pola Delematis Penerapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Pepres Nomer 36 tahun 2005 yang Diperbaharui Dengan Pepres nomor 65 tahun 2006