Konsinyasi Ganti rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah untuk pembangunan proyek jalan TOL Semarang - Solo di Kabupaten Semarang)

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (STUDI KASUS DI KAMPUNG KRAGILAN KELURAHAN KADIPIRO KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA)

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Ganti Rugi Pengadaan Tanah Proyek Tempat Pembuangan Sampah akhir (TPA) Blondo di Kelurahan Bawen,Kecamatan Bawen,Kabupaten Semarang

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Faktor - faktor yang Dapat Menimbulkan Sertifikat Ganda (Overlapping) Terhadap Satu Bidang Tanah (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Serang )

PENYELESAIAN SENGKETA PERKEBUNAN NGRANGKAH PAWON (STUDI DI DESA BABADAN, KECAMATAN NGANCAR, KABUPATEN KEDIRI)

PELAKSANAAN REGISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI DESA KANOMAN KECAMATAN PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

Implementasi Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat Pada Era Otonomi Daerah (studi kasus kantor pertanahan kota pontianak

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jala Lingkar Kota Oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri

PERANAN SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

Pelaksanaan Keputusan Presidebn Republik Indonesia No,55 tahun 1993 dalam pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Kota Denpasar)

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Konawe Utara

Remote Sensing Of Soil Salinization

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dalam Menerbitkan surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1998 Tentang Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan Kepada Masyarakat Khususnya Permonohan Sertifikat Melalui Pengakuan Hak di Kabupaten Banyuwangi

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Melalui Pola Ajudikasi Kemitraan di Kabupaten Malang

Perlidungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Terhadap Hak Atas Tanah Terdaftar yang Berpotensi Hapus di Kota Medan)

Tata Ruang Air

Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia