
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PROBLEMATIKA PENERAPAN KONSOLIDASI TANAH PADA TANAH ULAYAT NAGARI DI DESA PAUH BARAT, KOTA PARIAMAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - konsolidasi tanah: tanah ulayat nagari: Hak Pengel,Hak Pakai Tanah untuk Pembangunan,Konsolidasi Tanah pada tanah ulayat nagari memilik |
![]() | GERAKAN AGRARIA UNTUK KEDAULATAN RUANG DAN KEDAULATAN PEREMPUAN ATAS TANAH: STUDI PADA SOLIDARITAS PEREMPUAN KINASIH DI YOGYAKARTA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Kedaulatan Ruang dan Kedaulatan Perempuan Atas Tan,Gerakan Perempuan,Advokasi |
![]() | KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENATAAN ADMINISTRASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN ATAS TANAH BEKAS HAK BARAT (Studi Kasus Dago Elos Putusan Mahkamah Agung Nomor 109pk/Pdt/2022) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Sengketa Tanah: Eigendom Verponding,Dago Elos,Kepastian Hukum; Administrasi Pertanahan |
![]() | ANALISIS KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERADA DALAM KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN JAYAPURA (Studi Kasus Kecamatan Kemtuk Gresi) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - kepastian hukum,hak atas tanah:,masyarakat hukum adat kawasan hutan,hak ulayat |
![]() | ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBALIAN BATAS BIDANG TANAH: KESENJANGAN ANTARA REGULASI DAN PRAKTIK PADA KANTOR PERTANAHAN DI INDONESIA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Pengembalian Batas Bidang,Kesenjangan Implementasi,Kebijakan Pertanahan,Pe |
![]() | ANALISIS DAMPAK SOSIAL-EKONOMI DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Kasus: Pusat Kebudayaan Bali, Kabupaten Klungkung) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Persepsi Keadilan; Kelayakan Ganti Kerugian:,Dampak Sosial,Ekonomi: Fengadaan Tanah: Eks Galia |
![]() | ANALISIS PERUBAHAN ZONA NILAI TANAH TAHUN 2019-2025 AKIBAT PEMBANGUNAN PAHLAWAN STREET CENTER KOTA MADIUN - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pembangunan Kota,Zona Nilai Tanah: Pahlawan Street Center |
![]() | PERUBAHAN NILAI TANAH BERDASARKAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI AKIBAT PEMBANGUNAN BENDUNGAN JLANTAH PADA DESA TLOBO DAN DESA KARANGSARI KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - perubahan nilai tanah,Zona Nilai Tanah,penggunaa,Bendungan Jlantah,analisis spasial |
![]() | POLICY PAPER KAJIAN KEBIJAKAN PERTANAHAN UNTUK MEMINIMALKAN TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH: ANALISIS POLA PERMASALAHAN, REGULASI TERKAIT, DAN REKOMENDASI KEBIJAKANNYA. - Kerjasama Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang Dan pertanahan Dengan Or - 2024 - Kebijakan Pertanahan,Kepemilikan Tanah |
![]() | Jogja-Ku [Dune Ora] Didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta - STPN Press - 2016 - Kebijakan Pembangunan |
![]() | Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965 - Kekal Press - 2009 - Landreform,Tanah |
![]() | Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah: Bidang Agribisnis - Ghalia Indonesia - 2010 - Hak Milik |
![]() | TANTANGAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH: KASUS MASIFNYA PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2016 - Penguasaan Tanah |
![]() | Menuntaskan Sengketa Tanah: melalui pengadilan khusus pertanahan - Kepustakaan Populer Gramedia - 2012 - Sengketa Tanah |
![]() | Tata cara kerja - (IDH-THC) - 1983 - Tata Guna Tanah |
![]() | Cara Memperoleh Sertifikat Tanah: Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda, dan Balik Nama - Alumni/CV. Mandar Maju - 2009 - Hak Milik |
![]() | Jurnal Bhumi Volume 1,No. 1 Mei 2015: Manusia dan Tanah:kehilangan dan kopensasi dalam kasus lapindo= Analisis kritis substansi dan implementasi undang-undang no.13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY dalam bidang pertanahan= Memahami Reorganisasi ruang melalui perspektif politik Agraria= Masa depan anak muda pertanian di tengah liberalisasi pertanahan= Peta P4T hasil pemetaan partisipatif sebagai instrumen identifikasi tanah= Pentingnya Peta Desa. - 2015 - majalah jurnal |
![]() | Kitab Undang- Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang Tertua - Yayasan Obor Indonesia - 2006 - Undang,Undang Tanjung Tanah |
![]() | Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum Tanah : Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa. - Media Abadi - 2005 - Hukum Tanah |
![]() | Berebut Tanah: Perubahan dan Kondisi Agraria di Desa Ngandangan, Pituruh, Purworejo, Jawa Tengah Dulu dan Sekarang - STPN - 2010 - Laporan Penelitian |