PENGARUH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP KINERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

PENERAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN (SPOPP) DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN

PENGELOLAAN WEDI KENGSER DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STUDI TENTANG HARGA TANAH DI KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA KAUMAN KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

PENSERTIPIKATAN TANAH GUNA PENINGKATAN AKSES PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

Penuntun Praktis Geoteknik dan Mekanika Tanah (Penyelidikan Lapangan & Laboratorium)

Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah Dasar Hukum Pendaftaran Tanah Jenis-jenis Sertifikat Tanah Proses Pendaftaran Tanah Dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Administrasi Pertanahan di Indonesia

Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak atas Tanah Beserta Bangunan - Bagi Warga negara Asing dan Badan Hukum Asing

Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual - (Intellectual Property Rights)

PENETAPAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI DAERAH SEMPADAN SUNGAI KALIANYAR (Studi di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)

Perspektif Masyarakat Hukum Adat dan Kapitalisasi Tanah Adat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura Provinsi Papua

PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN DI BANK SYARIAH

PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PADA SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

NEGARAISASI DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DI ATAS TANAH ULAYAT (STUDI KASUS DI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT)

STUDI KEBUTUHAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Provinsi Gorontalo

PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN PASCA KONFLIK ETNIS DI SAMBAS TAHUN 1999