PERANAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN JALAN PADANG BY PASS DI KOTAMADYA DATI II PADANG

PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH BEKAS MILIK ADAT KARENA JUAL BELI DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI KEC. PASAR MINGGU KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

Seminar Nasional : Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJP II

Alfred Russel Wallace - Kiprah dan Karyanya sebagai Ilmuwan Sosial

PENGARUH KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KEC. BACUKIKI KOTAMADYA DATI II PAREPARE TAHUN 1989 - 1994

Riau Menatap Masa Depan

PENGARUH PERTAMBAHAN PENDUDUK DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KEC. MLATI KAB.DATI II SLEMAN TAHUN 1988 - 1994

PROGRAM KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KOTAMADYA BENGKULU.

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL MASYARAKAT TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN ILIR BARAT I KOTAMADYA PALEMBANG PROPINSI SUMATERA SELATAN.

PEMUKIMAN KUMUH PINGGIRAN SUNGAI WINONGO SEBAGAI DAMPAK SEWA TANAH UNTUK BANGUNAN DI KECAMATAN TEGALREJO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN GUNA MENUNJANG TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN TAMALATE KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM HUBUNGANNYA DENGAN TARAF HIDUP PETANI PENGGARAPNYA DI DATI II BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP KONVERSI DAN PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT DI KOTAMADYA YOGYAKARTA.

ANALISIS PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP POLA PENGGUNAAN TANAH DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KECAMATAN PALU TIMUR KOTAMADYA DATI II PALU.

FAKTOR DOMINAN YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAFTARKAN AKTA PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAHNYA DI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

Runaway World - Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita

Kitab Undang- Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang Tertua

Patroli Polisi

Politik Lokal Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah

Pedoman Sederhana Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan Untuk Pedesaan