PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN

TUMPANG TINDIH PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA)

Sertifikat Hak Atas Tanah

PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF PETANI TUNIKISMA MELALUI PENGUATAN KOHESI SOSIAL

PENUNTUN DALAM MEMPELAJARI HUKUM PERDATA BELANDA HUKUM PERIKATAN AJARAN UMUM PERJANJIAN

ANALISIS PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN DALAM PEMBUATAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR

HUKUM PERIKATAN AJARAN UMUM PERJANJIAN

ANALISIS PEMBATALAN SERTIPIKAT AKIBAT CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PERMASALAHAN 38 SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS SALVE VERITATE DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 04931/CAKUNG BARAT ATAS NAMA HARTO KHUSUMO DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR)

KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA

KEDUDUKAN PENYALAGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya

Aspek Hukum Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Pelaksanaan Pembatalan Pendagtaran Hak Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Karena Putusan Pengadilan Tata Usaha negara (Studi Kasus Putusan PTUN nomor 38/G.TUN/1996.PTUNUPDG)

Kisruh Peraturan Daerah : Mengurai Masalah & Solusinya

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERSEDIAAN TANAH SAWAH DAN PRODUKSI PADI UNTUK MENCAPAI SWA SEMBADA PANGAN Dl KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang

PEMBATALAN PERALIHAN HAK KARENA PUTUSAN PIDANA PENGADILAN NEGERI KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 63/Pid/B/1991/PN.YK)

PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629K/Pdt/2004)

Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah