DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN TERHADAP PENURUNAN PRODUKSI PANGAN (Studi di Kalurahan Sidomoyo, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman)

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN SERTA PERMASALAHANNYA DI KALURAHAN SUMBERAGUNG, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN

POTENSI PENGEMBANGAN PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA UNTUK PENINGKATAN POTENSI PENERIMAAN MASYARAKAT BERDASARKAN POTENSI WILAYAH DESA (Studi di Desa Nglanjuk Kecamatan Cepu Kabupaten Blora)

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENDAFTRAN TANAH KAWASAN SIAP BANGUN (KASIBA ) DI KOTA BATAM (KENDALA, ANALISIS DAN SOLUSI KEBIJAKAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM)

DEMAK DALAM ANGKA 2006

STRATEGI KANTOR PERTANAHAN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pembangunan Rel Kereta Api Makassar-Parepare di Kabupaten Maros)

PROBLEMATIKA DAN SOLUSI AKSELERASI PELAKSANAAN PENDFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN (STUDI KASUS DI KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU)

PENGHAPUSAN PATEN DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN NEGARA LAIN

BUDGET TRAVELING SINGAPORE MELANCONG HEMAT KE SINGAPURA

UNDANG-UNDANG R.I. NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DI LENGKAPI KETETAPA DAN KEPUTUSAN MPR RI SIDANG TAHUNAN MPR RI 1-7 AGUSTUS 2003

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM ANGKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA IN FIGURES 1999

PELAPORAN SPT ORANG PRIBADI DENGAN E-FORM DAN E-FILING

KETETAPAN-KETETAPAN MPR PADA SIDANG TAHUNAN MPR 2002 DI LENGKAPI DDENGAN PERUBAHAN KEEMPAT UUD 1945 SUSUANAN LENGKAP ANGGOTA KABINET GOTONG ROYONG

KETETAPAN-KETETAPAN MPR PADA SIDANG TAHUNAN MPR 2000

Laporan Tahunan KOMNAS HAM 2017

RESPONSIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018(STUDI DI KELURAHAN PASANGKAYU, KECAMATAN PASANGKAYU, KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT)

PENERAPAN KENDALI MUTU PENGUKURAN DAN PEMETAAN PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU)

STUDI TENTANG PENSERTIPIKATAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTA RA

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG

Studi Produktivitas Petugas Ukur Di Kantor Pertanahan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah