PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENDAFTARANPENINGKATAN HAK DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALNOMOR 6TAHUN 1998 DIKELURAHAN A1RPUTHI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

STUDI PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUBAHAN HAK SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN Dl KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

KESESUAIAN ANTARA PELAKSANAAN SISTEM PERJANJIAN BAGI HASH. TANAH PERTANIAN SAWAH MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI DESA SUMBERMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

STUDI TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (SAWAH) DI DESA NGABEAN KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG (Tinjauan Berdasarkan UU No. 2Tahun 1960)

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 Dl DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (SAWAH) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 Dl KECAMATAN ARCAMANIK KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

STUDI MANAJEMEN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 s/d 2000/2001

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK MENURUT KEPUTUSAN MIENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

STUDI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DI KABUPATEN BANYUWANGI PROYTNSI JAWA TIMUR

PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 Dl KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE TAHUN 1996 SAMPAI TAHUN 2000

PENENTUAN KALA PEMUTAKHIRAN DATA NILAI PASAR TANAH BERDASARKAN BESAR DAN POLA NILAI PASAR TANAH SERTA BESAR POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN BAGI DAERAH (Studi di Bagian Wilayah Kota Yogyakarta, Pinggiran Kota, Dan Desa)

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

TRANSFORMASI KOORDINAT TITIK DASAR TEKNIK AKIBAT AKTIVITAS TEKTONIK UNTUK MENYATUKAN DENGAN SISTEM JRSP (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN)

UJI KETELITIAN PENGUKURAN BMAFIG TANAII MENGGUNAKAFI GNSS DENGATI METODN REAI TIME PRECISE POINT POSITIONING

PEMUTAKHIRAN PETA ZONA NILAI TANAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014

EVALUASI KESESUAIAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 DI KABUPATEN PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN

PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH USAHA MIKRO DAN KECIL GUNA AKSES PERMODALAN BAGI ANGGOTA KOPERASI NIRA TRI RAHAYU DESA BANYUSOCO KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DIKANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH