Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah

Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya Latar Belakang Beserta Proses Pembentukannya

Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992

Undang-Undang Agraria (UU RI No. 4 Tahun 1996

Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

Pemerintahan Desa UU No. 5 Tahun 1979, Pedoman Pelaksanaan UU No.5 Thn. 1979, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah - Proses Pembuatan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 - Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah

Peran Militer Dalam Ketahanan Nasional - Studi Kasus Bidang Hankam di Indonesia Tahun 1967 - 2000

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

PP. No. 10 Tahun 1983 dan SE No. 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Serta Petunjuk Pelaksanaannya

PENGARUH PENGUKURAN DESA DEMI DESA MENURUT PP 10 TAHUN 1961 TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN DATI II SUKOHARJO.

UJI KETELITIAN PENGUKURAN KERANGKA POLIGON MENURUT PP NO. 10 TAHUN 1961 DI KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II MAJALENGKA.

EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN BERDASRKAN LOKASI RELATIF DI KECAMATAN ABIANSEMAL KAB. DATI II BANDUNG TAHUN 1984-1994.

PENGGUNAAN POLA JARINGAN KERJA DALAM PROYEK PP 10/1961 TAHUN 1993/1994 DI PROP. JAWA BARAT.

PEMANFAATAN PETA UNTUK STUDI PERUBAHAN BENTUK PENGGUNAAN TANAH KECAMATAN DEPOK KABUPATEN DATI II SLEMAN TAHUN 1981-1994.

Tanah, Pekerjaan dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat

Prosedur Pengurusan Pembayaran Pensiun/Tabungan Hari Tua Dan Santunan Kecelakaan Kerja Tahun 1990

Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)