DAMPAK PEMBANGUNAN INDUSTRI ETRHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN KESESUAIANNYA DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

PENENTUAN LOKASI POTENSIAL PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KOTA SOLOL PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMETAAN KELURAHAN LENGKAP DALAM MENUNJANG PENDAFTYARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KELURAHAN LEMBANG, KECAMTAN BANGGAE, KABUPATEN MAJENE, PROVINSI SULAWESI BARAT

EKSPEKTASI PENDAFTYARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP FAKTOR SOSIAL DAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT DESA NGASINAN KECAMTAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

KETERSEDIAAN TANAH SAWAH UNTUK PERTANIAN PANGAN DI KECAMATAN BANGUNTAPAN, KASIHAN DAN SEWON KABUPATEN BANTUL

STRATEGI KANTOR PERTANAHAN DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH (Studi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahap II Tahun 2017 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor)

PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA ( Di Desa Tiga Berkat Dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat)

PENERAPAN KENDALI MUTU PENGUKURAN DAN PEMETAAN PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU)

PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU

PENGGUNAAN APLIKASI MAPIT GIS DALAM PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL (sTUDI DI kANTOR PERTANAHAN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH)

PUBLIKASI Direktorat Penatagunaan Tanah Tahun 2009-2014

Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak

Menteri Agraria Dan tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tetang Pedoman Pengembangan kawasan Berorientasi Transit

Pendelegasian Wewenang Menurut P.M.D.N No.6 Tahun 1972 sudah tidak efektif lagi dengan keluarnya Keppres no.26 Tahun 1988 Dan KEPPRES No.44 Tahun 1993

Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Perkebunan

Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006, DI Salatiga, Jawa Tengah

Laporan Hasil Penelitian Sistematis Tahun 2017

Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Pertanahan Tahun 2015(peraturan Menteri,Keputusan Menteri, Instruksi Menteri Dan Surat Edaran)