Sejarah Jejak Peradaban Manusia Dari 500 SM-Abad XX SM

Sejarah Penaklukan Jawa

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM

Pendekatan Baru Pedesaan Di Jawa Kajian Pedesaan Selama Dua Puluh Lima Tahun

Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah

Pengantar ilmu hukum Suatu Pengenalan pertama Ruang lingkup Berlakunya Ilmu Hukum

Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah

Dasar-Dasar Hukum Kehutanan - Edisi Revisi

Perundang-Undangan Agraria Indonesia

Pelanggaran PPAT Dalam Penitipan Uang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Sebelum Berlakunya Peraturan Menteri agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

Kehati Hatian PPAT Dalam Pembuatan Akta Di Kantor PPAT Mustika Rahaju, S.H.

Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

Proses Pembuatan Akta Tanah di Kantor Notaris-PPAT Aries Djoko Surjono Kabupaten Bantul

Peranana PPAT Dalam Pendaftaran Peralihan HAT Terhadap Validasi BPHTB dan PPH

Tinjauan Peran PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Pertanian Setelah Pemberlakuan KTP-el Di Notaris/PPAT Agung Wibowo, S.H., M.Kn.

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Beserta Akibat Hukumnya

Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual beli Serta Permasalahannya(Studi Kasus Di Kantor PPAT Agung Wibowo, S.H., M.K,., Kabupaten Sleman)

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Karena Jual Beli Untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Kewajiban PPAT dan Notaris Dalam Pembuatan Akta

Implikasi Peran Ganda Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Sebagai Kepala Wilayah dalam Pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan