Attila Raja Momok Romawi

Beloved

Cinta di Ujung Sajadah

The Mortal Instruments : City of Bones

Teheran Dalam Toples : Karena Aku Berjanji Akan Kembali

Memoar Seorang Eks-Digulis :Totalitas Sebuah Perjuangan

TRANSFORMASI KOORDINAT PETA HAK GUNA USAHA DARI SISTEM LOKAL KE SISTEM NASIONAL (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN)

POLA IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN) DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

UPAYA MENCEGAH ALIH FUNGSI TANAH SAWAH MENJADI NON SAWAH DI KECAMATAN GAMPING KECAMATAN GODEAN DAN KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI JAWA TENGAH

SENGKETA TANAH AKIBAT OKUPASI TANAH HAK GUNA USAHA (HGU)PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN (PDAP) OLEH MASYARAKATDI KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT

Analisis Hukum Terhadap Pengakuan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 di Kabupaten Sopeng

PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PARIAMAN

Pola Delematis Penerapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Pepres Nomer 36 tahun 2005 yang Diperbaharui Dengan Pepres nomor 65 tahun 2006

Pelaksanaan Penetapan Batas Bidang Tnah (Hak Milik) pada Pendaftaran Tanah Sporadik Setelah Berlakunya PP Nomor 24 tahun 1997 dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlingdungan Hukum di Kabupaten Klaten

Pengaturan ijin lokasi dalam penatagunaan tanah oleh pemerintah kabupaten kota dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004

Implementasi Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 Terhadap Pembangunan Polder di kelurahan Air Hitam Kota samarinda

Pengawasan Transfer Dana Elektronik dalam Perspektif Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana Pencuician Uang dan Rekomondasi FATF

Kualitas Pelayanan Persertipikatan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali tahun 2008

Problema Yuridis Pengelolaan Pertanahan Sebagai Tindak Lanjut Dibelakunnya undang-undang no.22 tahun 1999