Resonansi Reforma Agraria - Pada Hari Agraria Tahun 2008

Seri Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan

Program IDT dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa enggara

Pokok-Pokok Kebijaksanaan,Perencanaan, Pemprograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional

Prosiding Dialog Nasional dan Lokakarya : Pengembangan Ekonomi Rakyat Dalam Era Globalisasi "masalah, peluang dan strategi praktis"

Reforma Agraria - Dalam Tinjauan Komparatif

PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH MILIK SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN DATI II TEGAL.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

PERBANDINGAN PRODUKSI SERTIPIKAT SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1988.

Pikiran Kritis Untuk Rakyat Indonesia

Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti

EVALUASI SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN KAITANNYA DENGAN INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1996 DI KODYA DATI II UJUNG PANDANG.

STUDI TENTANG PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI YANG MENGAKIBATKAN BERKURANGNYA LUAS TANAH SAWAH SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKSI PADI TAHUN 1990-1995 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG.

STUDI TENTANG SISTEM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960.

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UU NOMOR 5 TAHUN 1960) DI PROPINSI TIMOR-TIMUR.

KONDISI KAWASAN INDUSTRI KABIMA TAHUN 1996 DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA.

Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila - Untuk Perguruan Tinggi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika