Ketentuan pokok Peraturan Landreform Di Indonesia

JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TANAH EKS TRANSMIGRASI SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA PPAT DAN PERALIHAN HAK (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua)

RESPONS MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MUSEUM KARST DUNIA DI DESA GEBANGHARJO, KECAMATAN PRACIMANTORO,KABUPATEN WONOGIRI

PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN VERIFIKASI BUKTI KEPEMILIKAN DALAM PROSES GANTI RUGI AKIBAT LUMPUR SIDOARJO

Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pembangunan Ramah Lingkungan

Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya

Budaya Kerja Menciptakan Lingkungan Yang Kondusive Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja

Ilmu Pendidikan

Menjadi Peneliti PTK yang Profesional

Tata Cara Mengurus Tanah, Rumah, Serta Segala Perizinannya

Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum

Sengketa Agraria:Pengusaha Perkebunan Melawan Petani

Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945

Sosiologi Politik - Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik

Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak

Pendidikan Kedinasan

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

KAJIAN PENGELOLAAN SUNGAI BAWAH TANAH (Studi Kasus Goa Pindul di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)