Peran PPAT Dalam membantu Mewujudkan Kepastian Hukum Jual Beli HAT Di DIY

Vertical Housing di Daerah Istimewa Yogyakarta: Apartemen atau Rumah Susun?; Pengembangan Hunian Vertikal Dalam Konteks Tata Wilayah Keistimewaan DIY; Problem Lahan Kota Dan Implikasinya (Kasus Kota Yogyakarta); Arah Kebijakan Fasum dan Fasos Perumahan di DIY

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010)

PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629K/Pdt/2004)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang No.20 Tahun 2011 Rumah Susun

Cara Memperoleh Sertifikat Tanah: Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda, dan Balik Nama

Transformation Code Learn-Change-Grow

Topeng Jakarta

Pengantar Sosiologi Sastra

Perfume the story of a murderer

Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan

Penemuan- Penemuan Spektakuler, Pengubah Wajah Dunia

Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam

INOVASI PELAYANAN PERTANAHAN(STUDI KASUS PROGRAM ONE DAY SERVICE DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I)

DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN VERIFIKASI BUKTI KEPEMILIKAN DALAM PROSES GANTI RUGI AKIBAT LUMPUR SIDOARJO

PERAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR TERTIB PERTANAHAN (Pokmasdartibnah) DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PRONA

MOTIVASI MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH SPORADIK DI KELURAHAN KAMPUNG JAWA KECAMATAN TONDANO UTARA KABUPATEN MINAHASAPROVINSI SULAWESI UTARA

Hukum Acara Perdata

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TANAH YANG OBJEKNYA TELAH DIAGUNKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan MA Nomor 548 K/Pid/2004 di Kabupaten Bantul)