PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: sus
KATA KUNCI: sus
 | MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI DESA TIRON, KECAMATAN BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Minat Masyarakat,Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah,Strategi |
 | IMPLIKASI KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KAWASAN GEOPARK RINJANI LOMBOK NARMADA LINGSAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - alih fungsi lahan,LSD,RDTR |
 | TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Pembatalan,Pengadilan Negeri,Pengadilan TUN |
 | PENGELOLAAN BASIS DATA PERTANAHAN DESA NGLANJUK, KECAMATAN CEPU, KABUPATEN BLORA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Basis Data,Google My Maps,Arsip,Desa Nglanjuk |
 | STRATEGI, TANTANGAN DAN SOLUSI PENGUMPULAN DATA FISIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERINTEGRASI (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengumpulan Data Fisik,Fotogrametris,Strategi |
 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA PERMASALAHAN TANAH BERBASIS WEB DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Rancang Bangun Website,Sistem Informası Pertanahan,Manajemen Permasalah |
 | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - putusan pengadilan,perlindungan hukum,kepastian |
 | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Tumpang Tindih,Pengadilan Tata Usaha Negara |
 | SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legalisasi,Tanah Desa,UUPA,UUK DIY |
 | KOLABORASI LINTAS SEKTOR PADA KEGIATAN PENATAAN AKSES UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Kolaborasi Lintas Sektor |
 | KORELASI ANTARA POLA ALIH FUNGSI LAHAN DENGAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perlindungan Lahan Pertanian,Alih fungsi lahan,ketahanan pangan |
 | IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU(STUDI KASUS DI DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu,clean and cle |
 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PROGRES PERKARA PERTANAHAN BERBASIS WEBGIS SEBAGAI SISTEM PENGELOLAAN INTERNAL KANTOR PERTANAHAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sistem Informasi,Perkara Pertanahan,WenGIS,PIECES Framework |
 | KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DI ZONA SEMPADAN PANTAI DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN SIUNG-WEDIOMBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kesesuaian penggunaan tanah,RDTR |
 | PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Hutan,Permasalahan Hukum,APIP |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERPANJANGAN LANDASAN PACU (RUNWAY) BANDARA RENDANI MANOKWARI DI KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelaksanaan Pengadaan Tanah,Penyelesaian Sengketa,Tanah Ulayat |
 | PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: STUDI IMPLEMENTASI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DI DESA WISA ΓΑ PURWABAKTI KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pemberdayaan tanah masyarakat,penataan akses,SDGs |
 | TUMPANG TINDIH PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pembatalan Sertipikat,Sengketa Tanah,Tumpang Tindih Sertipikat |
 | PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH JALAN TOL JOGJA-BAWEN I DAN DAMPAK POLA PENGHIDUPAN PIHAK YANG BERHAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI (Studi Kasus: Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pemanfaatan,pengadaan tanah,pola penghidupan,uang ganti kerugian |
 | PERANCANGAN APLIKASI PELACAKAN BERKAS PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BERBASIS WEB DI SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Aplikasi,Berkas Pelayanan,Pelacakan Berkas |
