Sengketa

Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

PENGARUH PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: SK.556/DJA/1996 TERHADAP PERMOHONAN KONVERSI PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH LABA PURA DI KOTAMADYA DATI II DENPASAR.

PEMBUATAN SURAT UKUR DILUAR DESA LENGKAT DI KEC. PADALARANG KAB.DATI II BANDUNG PROP. JAWA BARAT (TINJAUAN PERATURAN KBPN NO. 3/1989 DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PENGUKURAN DESA DEMI DESA)

PERBANDNGAN SURAT UKUR DENGAN GAMBAR SITUASI DALAM MENJAMIN ASA SPESIALITAS PENDAFTARAN TANAH DI KAB. MAGETAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BRI MENGGUNAKAN SURAT KUASA MEMASANG HIPOTIK DALAM PEMBEBANAN HIPOTIK HAK MILIK ATAS TANAH (SUATU STUDI KASUS DI BRI KANTOR CABANG PURWOKERTO KAB.BANYUMAS)

PENGARUH SURAT EDARAN MNA NO.500-4039 TERHADAP PELAKSANAAN PENGAKUAN/ PENEGASAN HAK ATAS TANAH DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR

STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN AZAS KONTRADIKTUR DELIMITASI MELALUI GAMBAR UKUR (BLANGKO VEL WERK) DAN SURAT PERNYATAAN TENTANG PERSETUJUAN BATAS DI KAB. DATI II BANTUL PROP. DI YOGYAKARTA

Alfred Russel Wallace - Kiprah dan Karyanya sebagai Ilmuwan Sosial

KAJIAN YURIDIS TERHADAP SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK SEBAGAI BUKTI PERALIHAN HAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KAB. DATI II MURA ENIM

PENGARUH PEMAHAMAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMERINTAH HAK MILIK TANAH TIMBUL TERHADAP PENDAFTARAN TANAH TIMBUL DI KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN DATI II INDRAMAYU.

Penuntun Penyusunan Surat Keputusan

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Prosedur Gugatan Perdata - Dilengkapi dengan Contoh-contoh Surat Kuasa, Surat Gugatan, Akta Perdamaian, Replik, serta Putusan Pengadilan

HUBUNGAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR SK.556/DJA/1996 DENGAN MINAT PRAJURU DESA ADAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH LABA PURA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG PROPINSI BALI.

Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang

STUDI TENTANG STRUKTUR PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SERTA PENDAPATAN PETANI DI KEC. TUNJUNGAN KAB. DATI II BLORA

Kedudukan Hukum: Surat Kuasa Membebankan hak Tanggungan (SKMHT) Atas Tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Sleman

Tanggung jawab dan kedudukan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap surat kuasa pembebanan hak tanggungan (SKMHT)

Implementasi Pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan oleh PPAT.