PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT (Studi Pada Kegiatan Redistribusi Tanah Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008)

IMPLIKASI PENGKLAIMAN KEMBALI TANAH NEGARA YANG BERASAL DARI TANAH ULAYAT TERHADAP PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA

SINKRONISASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DENGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DALAM PENANGANAN TANAH KOSONG DAN TANAH TERLANTAR

Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Kearsipan

Grafika Komputer dan Antarmuka Grafis - Teknik Penyusunan Program Aplikasi Berbasis Grafis Yang Profesional

Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek

Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht)

Hukum Agraria I - Buku Panduan Mahasiswa

Manajemen Prestasi Kerja (Pedoman Praktis bagi para penyelia untuk meningkatkan prestasi kerja)

Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Tahap Awal + Aplikasi Analisis Regres

Teknik Penulisan Ilmiah Populer

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan UU No.15 tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakayat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Latar Belakang Beserta Proses Pembentukannya

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 85 Tahun 1977 Tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk tata Naskah Dinas Departemen Dalam Negeri

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen - Dilengkapi : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 08 s/d 12 Tahun 2001

Pola Dasar Penyusunan Surat-Surat Resmi

Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan - Belajar dari kasus Sipadan, Ligitan, dan Sebatik

Landreform di Indonesia

Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Hasil Rapat Kerja Kantor Menteri Negara Agraria Dan Badan Pertanahan Nasional Tahun 1997/1998 - Tanggal 17 s.d. 19 Nopember 1997