Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Karyawan (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur)

Pembatalan dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti (Studi Kasus Pembatalan Sertipikat Putusan MA No.987 K/PDT/2004)

Penyediaan Tanah Untuk Pemukiman di Kabupaten Kendal Studi Kasus Pengkaplingan Tanah Di Kelurahan langenharjo

Pelanggaran Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Tegal

Implementasi Kebijakan Pelayanan Sertipikat massal Swadaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro

Status Hak Atas Tanah Pasca Konflik Etnis (Studi Tentang Kewenangan Pemerintah Kab.Sambas Dalam Menjaga Status Hak Atas Tanah yang di tinggalkan oleh pemiliknya sebagai akibat konflik etnis di kabupaten sambas,Propinsi Kalimanta Barat)

Implementasi Hak Menguasai Atas Tanah oleh Negara Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sesuai Dengan Prinsip Kepentingan Umum

Manjemen Strategis Pengelolaan Sumberdaya Hutan Studi Kasus di Perum Perhutani KPH Blora

Struktur Pola Penguasaan Pemilikan Tanah Pertanian (Studi Tentang Frahmentasi Hak Atas Tanah Pertanian di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen)

Pelaksanaan pembatasan Kepemilikan Tanah Perseorangan dan Keluarganya Berdasarkan Undang-undang nomor 56 PRP tahun 1960 (Studi Normatif dan Sosiologis di Kabupaten Sanggau)

Kajian Pendaftaran Hak Guna Ruang Bawah Tanah Melalui Pendekatan Konsep Kadaster Tiga Demensi (Studi Kasus Lokasi Terminal Blok M)

Urban Land Use Change in Green Space Areas and Sustainable Development A Study of Land Location Permits in Malang City,East Java,Indonesia

Pola Harga Lahan di Sekitar kawasan Industri (Studi Kasus Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi)

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Sengketa atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pembatalan Sertifikat/Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah

Perancangan Framework Pemasaran Berasis Web Untuk Penerbitan Buku (Studi Kasus Penerbitan Gava Media Yogyakarta

Keefektivitasan Peraturan kepala BPN nomor 4 tahun 1991 sebagai instrumen penggerak partisipasi masyrakat dalam pelaksanaan konsulidasi tanah perkotaan di kabupaten bandung

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Medan (Studi Pekerjaan Kanal (FLOOD WAY) sei deli-Sei Percut)

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)

Implementasi Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional no.5 tahun 1995 pada progam pendaftaran tanah sistematik di propinsi Jawa timur